Baca juga: Cerita Alumnus UGM tentang Penerapan PSBB di Sumatera Selatan
Selanjutnya, membuat berbagai prioritas dalam implementasi kebijakan yang bertahap. Lalu ditambah dengan strategi insentif dan disinsentif.
“Yang tak kalah penting juga, dilakukan penyusunan protokol-protokol Covid-19. Protokol ini harus didesain sesuai konteks Banyuwangi, lalu dirumuskan ke dalam kebijakan-kebijakan di tingkat Banyuwangi,” tegasnya.
Setelah masyarakat menerima sosialisasi dan memahami new normal dengan benar, seharusnya ada pelibatan masyarakat secara luas koordinatif dan terkendali dalam perspektif deliberative policy.
Perspektif ini, kata Gitadi, mengarahkan pemerintah untuk membuat kebijakan dengan berlandaskan dialog dan kemitraan dengan masyarakat.
Kebijakan membutuhkan dukungan sarana dan prasarana, anggaran dan kompetensi, serta keahlian teknis dan sosial, agar kebijakan sukses diimplementasikan.
“Pemerintah fokus membuat kebijakan. Sementara kita sebagai masyarakat bisa menjadikan new normal ini sebagai sebuah gerakan,” pungkas pria kelahiran 1959 itu. (Kn/-Th)
Baca juga: Temui Petani Muda Kreatif, Ganjar Rela Gowes Sepeda 53 Kilometer
