KAGAMA.CO, YOGYAKARTA – Tuntutan zaman melahirkan wajah baru kerajaan sebagai suatu bentuk negara.
Salah satunya adalah kemunculan sistem monarki parlementer.
Melalui sistem monarki parlementer, raja atau ratu didapuk sebagai kepala negara dengan tugas menjadi simbol kerajaan.
Sementara itu, pemerintahan negara dipimpin oleh perdana menteri yang dipilih dalam kurun waktu tertentu.
Dengan begitu, raja atau ratu tak lagi memiliki kekuasaan absolut yang cenderung otoriter.
Perpecahan dan pemberontakan pada masa silam salah satunya terjadi lantaran sikap kesewenang-wenangan raja yang otoriter.
Tak dinyana, sistem monarki parlementer sudah lama dikenal di Indonesia.
Baca juga: Kepala BAPETAN Ini Gandrung dengan Teknologi Sejak Masih Remaja
Ketua Lembaga Olah Kajian Nusantara (Lokantara), Dr. Purwadi, M. Hum, menyebut kerajaan Jawa telah menerapkan monarki parlementer selama lebih dari dua abad.
“Sesungguhnya kerajaan Jawa sejak dulu sudah menganut sistem monarki parlementer,” tutur Purwadi.
“Ada pemisahan kewenangan dalam bidang kebudayaan sosial dan kekuasaan politik. Jabatan kebudayaan sosial seni sepenuhnya dipegang oleh raja,” jelas alumnus Fakultas Filsafat UGM tersebut.
Purwadi melanjutkan, dalam monarki parlementer, raja tidak pernah mengurusi teknis birokrasi, pemerintahan, dan keuangan.
Karena itu, katanya, kewibawaan sebagai raja gung binathara, mbahu dhendha nyakrawati.
Artinya, sebesar kekuasaan Tuhan, pemelihara hukum dan penguasa dunia. Suatu hal yang tak akan pernah digugat oleh pelaku politik.
“Sedangkan kekuasaan politik ekonomi diurus oleh patih selaku Perdana Menteri,” ucap Purwadi.
Baca juga: Pembangunan Infrastruktur Harus Berpihak pada Masyarakat Agar Produktivitas Ekonomi Tercapai
