KAGAMA.CO, BULAKSUMUR – Krisis Covid-19 mengungkapkan banyak kelemahan di berbagai tata kelola. Ada kelemahan di bidang tata kelola global di bidang kesehatan.
Dosen Ilmu Hubungan Internasional UGM, Dr. Diah Kusumaningrum menyebutkan, WHO tidak punya peran yang cukup sebagai badan pelaksana, sehingga layanan kesehatan sangat tergantung pada kebijakan negara.
“Peran WHO sesempit membagikan informasi dan koordinasi saja sempat terganggu dengan adanya kepercayaan yang rendah dari beberapa negara anggota,” ujarnya.
Diah membabar pandangannya dalam Diskusi Online Peran Global Governance dalam Merespon Covid-19, pada Jum’at (17/04/2020).
Dalam acara yang dihelat oleh FISIPOL UGM itu, Diah menyebut ketidakpercayaan itu muncul setelah adanya dugaan bahwa WHO terlalu dekat dengan perusahaan-perusahaan farmasi besar di AS.
Baca juga: Pakar Kependudukan UGM: Jika Mudik Tak Bisa Dibendung, Kasus Covid-19 Bakal Jadi Luar Biasa
Di sisi lain, kata Diah, masyarakat punya kesempatan untuk mengusulkan agenda tata kelola global baru pasca krisis Covid-19.
Seperti di bidang kesehatan, ada berbagai pilihan tata kelola global yang bisa diusulkan.
Misalnya menjadikan WHO sebagai badan PBB yang lebih berkuasa, sehingga bisa mendesak negara-negara untuk segera mengambil kebijakan yang dibutuhkan.
Pilihan lain, menjadikan WHO sebagai badan PBB yang hanya memiliki peran komplementer.
Dalam hal ini hanya fokus pada negara-negara yang membutuhkan bantuan dan negara-negara yang menaruh kepercayaan penuh padanya.
Baca juga: Srikandi Sungai Indonesia Ajak Anggotanya Jadi Relawan Pencegahan Covid-19 untuk Keluarga
