KAGAMA.CO, BULAKSUMUR – Pada 5 April 2020, BNPB menyatakan belum bisa menghasilkan data lengkap dan terbuka mengenai Covid-19, setelah Presiden menyataan virus tersebut sebagai bencana nasional.
Dosen Ilmu Komunikasi UGM, Dr. Kuskridho Ambardi menerangkan, jika melihat situasi komunikasi publik saat itu, ada defisit kredibilitas dan defisit kepercayaan.
“Beberapa lembaga survei mencoba menguji bagaimana data milik Kemenkes yang kemudian diambil oleh BNPB itu hasilnya bagus.”
“Mereka mengumpulkan data-data khusus DKI. Jumlah kematian mengalami lonjakan drastis, tambah pasien positif rata-rata 1000 di bulan Maret,” ujar Dodi, sapaan akrabnya dalam jumpa pers daring pada Selasa (07/04/2020).
Data kematian yang melonjak tersebut bisa menjadi pembanding bahwa data kasus dan kematian yang disampaikan oleh Kemenkes itu mungkin kurang bagus.
Baca juga: Gubernur BI Optimis Nilai Tukar Rupiah Membaik, Begini Alasannya
Dari situ bisa dilihat, soal data saja, kata Dodi, pemerintah kurang menyajikan dengan baik.
Padahal ketersediaan data mendorong publik untuk semangat bertahan di tengah pandemi.
Publik ketika mengakses data, muncul insting survival. Data tersebut digunakan untuk membentuk respon mereka.
Data terkait Covid-19 dinilai penting, karena ada terdapat fungsi strategis yakni informatif dan persuasif.
“Nah, ini dua nilai penting yang digunakan publik untuk merespon, sehingga mereka berusaha bertahan untuk menghindari Covid-19,” jelasnya.
Baca juga: Dukung Wajib Masker, KAGAMA Balikpapan Salurkan Bantuan 10 Ribu Masker untuk Masyarakat
