Pakar UGM Sarankan Isu Kesehatan Masyarakat Jadi Fokus Kebijakan Pemerintah

220
Selama ini industri kesehatan dianggap komoditas, sehingga hanya kelas menengah atas yang bisa mengakses. Foto: ANTARA
Selama ini industri kesehatan dianggap komoditas, sehingga hanya kelas menengah atas yang bisa mengakses. Foto: ANTARA

KAGAMA.CO, BULAKSUMUR – Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mencegah penularan Covid-19.

Namun, kebijakan tersebut kenyataannya tidak bisa diimplementasikan dengan mudah.

Di saat yang sama ada regulasi dan birokrasi yang menghambat dalam penanganan Covid-19

Dekan FISIPOL UGM, Prof. Erwan Agus Purwanto menyebut, regulasi dan birokrasi pengadaan barang dan jasa kesehatan masih ketat.

Ada lagi kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang masih terbatas.

Baca juga: Masyarakat Perlu Hati-hati Gunakan Istilah Lockdown

“Sampai saat ini BNPB belum menjangkau ke semua daerah dalam mencegah Covid-19,” ungkapnya dalam diskusi daring Dinamika Kebijakan Krisis Covid-19, pada Rabu (01/04/2020).

Sementara itu, dosen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, Dr. Wahyudi Kumorotomo menilai monitoring kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak jelas.

Misalnya kebijakan social distancing di setiap daerah dan lembaga yang penerapannya berbeda-beda.

Masalah lain lagi, terkait koordinasi yang masih kurang, terutama terkait data pasien positif, ODP, PDP, dan OTG, juga tidak begitu jelas.

Saat ini, ada penekanan pada kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Baca juga: Kabupaten Puncak Pimpinan Alumnus UGM Masih Steril Covid-19 Berkat Karantina Daerah Secara Dini