KAGAMA.CO, BULAKSUMUR – Mengemban amanah sebagai Dewan Pengawas RRI bukan sesuatu yang mudah.
Bertugas sebagai Dewan Pengawas RRI selama dua periode merupakan perjalanan panjang bagi Dwi Hernuningsih.
Sejak tahun 2010, Nuning bertugas menyusun seluruh kebijakan, mengangkat dan memberhentikan direksi.
Dia juga bertugas mengawasi independensi dan netralitas siaran, menetapkan kebijakan sumber daya, serta membuat laporan setiap tahun untuk Presiden dan DPR.
“Karena sesungguhnya dewan pengawas adalah organ dari Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang dipilih oleh DPR melalui Komisi I, lalu diangkat oleh Presiden.”
“Maka ibaratnya adalah kepanjangan tangan dari DPR untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas dan tujuan LPP, khusunya RRI,” ujar Nuning kepada Kagama, belum lama ini.
Diakui Nuning, pekerjaannya ini tidak mudah dilakukan.
Baca juga: KAGAMA Beksan Gelar Tarian Jawa Gagrak Yogya dalam Jumenengan Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X
Seorang Dewan Pengawas RRI, kata Nuning, harus selesai dengan dirinya sendiri.
“Dewan pengawas memiliki tanggung jawab besar, tetapi tidak populer. Tidak semua orang bisa menjalankan amanah ini,” jelasnya.
Nuning menghadapi tantangan besar, manakala RRI begitu luas. Mulai dari kota, pelosok, hingga ke luar negeri.
Sementara inputnya masih terbatas. Karena LPP baru beroperasi sejak 2005.
Belum lagi dengan perkembangan media yang begitu cepat. Dewan Pengawas RRI dituntut untuk dinamis dan cepat berkembang.
Tetapi, perubahan tersebut harus tetap terkendali. Tidak menimbulkan caos dan lembaga tetap kondusif.
“Mengendalikan lembaga seluruh Indonesia dengan gap-nya itu tidak mudah. Apalagi di level kebijakan strategis, ketika kita mengambil kebijakan pasti nggak gampang,” tandasnya.
Baca juga: Kiat Menjaga Produktivitas Saat Harus Work From Home
