KAGAMA.CO, BULAKSUMUR – Penataan birokrasi merupakan titik awal mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).
Dalam upayanya, Presiden mengarahkan agar birokrasi bisa dipangkas dan ditata.
Walikota Solok, Sumatera Barat, Zul Elfian, S.H., M.Si, menjelaskan, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dinamis.
“Apabila Good Governance diasumsikan sebagai suatu pemerintahan yang ideal yang ingin meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat, maka dynamic governance merupakan suatu pendekatan untuk mencapai good governance di tengah lingkungan yang berubah secara cepat,” ujar Zul.
Dalam Seminar dan Temu Alumni MAP UGM bertema Pemangkasan Birokrasi: Arah Kebijakan dan Antisipasi Dampaknya pada Sabtu (21/12/2019) di Ruang Seminar MAP FISIPOL UGM, Zul menegaskan, ada dua kunci penting menciptakan pemerintahan yang dinamis.
Baca juga: Hasto Wardoyo Persembahkan UGM Award untuk Rakyat Kulonprogo
Keduanya yaitu organisasi yang lincah (agile organization) dan orang yang kompeten (able people).
Agile organization dalam pemerintahan, berarti organisasinya harus dibuat ramping dan efektif, sehingga organisasi tersebut lincah dan siap menghadapi perubahan.
“Dalam organisasi tersebut dirancang sebuah elemen tulang punggung yang bersifat stabil, dalam hal ini jabatan fungsional,” jelas lulusan MAP UGM tahun 2002 ini.
Pemegang jabatan fungsional sudah selayaknya menjadi able people, yaitu seseorang yang mempunyai kemampuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan jabatannya.
Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien.
