Baca juga: Arie Sujito Tak Pernah Berhenti Memperjuangkan Tradisi Kritis
Sementara, dua perusahaan lain, yaitu Permina dan Permigan, lebih banyak mengurus perihal rehabilitasi aset dan pengembangan lapangan minyak di Sumatera Utara.
Pertamina dan Pertamin kemudian dilebur menjadi Pertamina.
Pertamina sendiri, pasca fusi tersebut berfungsi dan bertanggung jawab dalam pengelolaan minyak di Indonesia dari hulu sampai ke hilir.
Selain itu, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan baru perihal minyak dan gas supaya Pertamina fokus pada bisnis minyak dan gas tanpa dibebani tugas sebagai regulator.
Setelah melakukan wawancara, studi kasus, dan pembacaan dikumen-dokumen yang relevan, disimpulkan bahwa pembabakan sejarah perdagangan minyak yang dilakukan oleh Pertamina dibagi menjadi tiga.
Peneliti kemudian menyoroti korupsi dalam tiga era perdagangan tersebut yang merugikan negara, seperti di saat pemerintahan Orde Baru selama tiga dekade, maupun di era reformasi.
Meski memiliki karakter berbeda, tiga periode perdagangan tersebut serupa secara garis besar, yaitu penuh dengan nuansa korupsi yang merugikan negara.
Baca juga: Masjid Kampus UGM, Tanda Reformasi Total Pemimpin Masa Depan
Pada periode pertama, yaitu Perta Group (1969-1978) beroperasi selama Sembilan tahun di bawah kekuasaan pemerintahan orde baru yang bersifat otokratis dengan dominasi militer yang sangat kuat.
Salah satunya yaitu dengan kepemimpinan Ibnu Sutowo dalam perusahaan tersebut.
Ibnu Sutowo memang mampu membangun Pertamina menjadi perusahaan minyak nasional yang besar, namun lantaran pengaruh yang terlalu kuat menyebabkan badan usaha milik negara tersebut tak dapat dikontrol.
Akibatnya, pada periode tersebut, Pertamina ibarat negara dalam negara.
Hal itu menyebabkan krisis di tubuh pertamina pada 1974-1975, kala Ibnu Sutowo masih memimpin.
Permasalahan di tubuh Pertamina kembali terjadi pada periode POML (1978-1998).
Saat itu, ada pengaruh nepotisme yang sangat kuat.
Baca juga: Berbagai Ide Bisnis Jelang Natal dan Tahun Baru
