Baca juga: KAGAMA Kalimantan Timur Siap Bantu Pemerintah Bangun Ibu Kota Baru
Hutan rusak, kata Widy, karena ada aktivitas pembangunan, tentu pelaku pembangunan itu yang seharusnya menjadi perhatian.
“Yang penting itu bangun orangnya dulu, bangun jiwanya, bangun badannya, baru pikirkan soal bagaimana melestarikan hutan. Kemudian yang tidak kalah penting bagaimana kita mengemban amanah. Soal amanah tidak hanya di level pemimpin, tetapi juga pada level yang dipimpin juga. Jika yang dipimpin tak bisa mengemban amanah dengan baik, berarti pemimpinnya yang harus lebih amanah lagi,” ujar Widy.
Widy menyepakati jika ibu kota memang harus pindah ke Kalimantan Timur.
Jika dikaitkan dengan kondisi hutan di sana, menurut Widy tidak ada efeknya, seperti efek pembangunan dan imbasnya.
Baca juga: Kementerian PUPR Optimis Jalankan Visi Misi Presiden dan Realisasikan Pemindahan Ibu Kota
”Toh masih bisa menghutankan kembali atau tidak? Bisa dihitung sekian hektar atau tidak untuk membangun ibu kota?” ungkap Widy.
Pembangunan ibu kota baru yang mencakup infrastruktur, pusat perekonomian, dan sebagainya sudah ada aturan mengenai porsi wilayahnya.
Menurut Widy, pastinya di lokasi ibu kota baru sudah ada regulasi untuk penentuan lahan terbuka hijau.
“Hal ini sejatinya juga tidak hanya berlaku di Kalimantan, tetapi juga di Jawa,” pungkas Kaprodi S1 Kehutanan UGM itu. (Kinanthi)
Baca juga: Menhub Budi Karya: Jangan Buang Sampah di Laut!
