Manifesto Politik Pemuda Indonesia Pertama Dibuat di Belanda

5290
Menurut Sartono Kartodirdjo, manifesto politik tersebut sangat penting bagi pergerakan nasional sampai tahun 1945. Foto: Goodreads.com
Menurut Sartono Kartodirdjo, manifesto politik tersebut sangat penting bagi pergerakan nasional sampai tahun 1945. Foto: Goodreads.com

KAGAMA.CO, BULAKSUMUR – Salah satu putra terbaik UGM dalam dunia Ilmu sejarah yaitu Prof. Dr. Aloysius Sartono Kartodirdjo.

Ia merupakan pelopor penulisan sejarah dengan cara pandang Indonesia.

Pria kelahiran Wonogiri 15 Februari 1921 itu juga merupakan dosen sekaligus guru besar di UGM.

Salah satu wawancaranya yang dimuat dalam Majalah Balairung Nomor 25 tahun 1997, ia bicara tentang manifesto politik pemuda Indonesia dalam sumbangsihnya terhadap kemerdekaan.

Wawancara tersebut dilakukan setahun sebelum reformasi bergulir.

Majalah Balairung Nomor 25 tahun 1997
Majalah Balairung Nomor 25 tahun 1997

Baca juga: Sri Margana: Sejarah itu Seksi di Segala Bidang

Menurut Sartono, manifesto politik pemuda Indonesia kala itu dibuat tahun 1925 di Belanda.

Tepatnya di Universitas Leiden, tempat banyak pemuda Indonesia menimba ilmu saat itu.

Manifesto politik tersebut dimuat dalam majalah Perhimpoenan Indonesia.

Terbitan tersebut memuat dasar-dasar nasionalisme Indonesia yang dirumuskan oleh para pemuda.

Dasar-dasar tersebut dibuat dengan melakukan analisa mendalam terhadap politik kolonial Belanda.

Baca juga: Sejarawan UGM: Pujangga India Sebut Jawa sebagai Bangsa Beradab

Menurut Sartono, dalam manifesto politik tersebut dimuat beberapa butir landasan nasionalisme sekaligus dasar perjuangan bangsa Indonesia agar terlepas dari kungkungan kolonial.

Di butir pertama, disampaikan selayaknya Indonesia diperintah oleh orang yang dipilih oleh rakyat Indonesia dan dari kalangan sendiri.

“Ini implisit sekali sebagai penegakan kedaulatan rakyat. Ya tentu saja ini menuju kemerdekaan dan demokrasi,” ungkap Sartono.

Butir kedua berisikan pernyataan bahwa dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia kala itu tak membutuhkan bantuan dari pihak manapun.

“Ini masalah otonomi. Swadaya suatu bangsa. Jadi tidak menggantungkan pihak manapun,” jelas Sartono.

Baca juga: Mahfud MD: Sayang Kalau Negara ini Runtuh karena Hoaks