KAGAMA.CO, BOGOR – Ekspor Indonesia selama Januari hingga Mei 2019 secara year on year turun 8,6 persen, sedangkan impor, di periode yang sama, juga mengalami penurunan 9,2 persen secara year on year.
Semua kondisi itu membuat neraca perdagangan Indonesia sampai Mei 2019 mengalami defisit sebesar US$2,14 miliar atau kira-kira Rp3019 triliun.
Data-data tersebut merupakan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan Presiden Joko Widodo kala memimpin sidang kabinet paripurna untuk membahas sejumlah hal yang berkaitan dengan ekonomi.
Sidang kabinet tersebut digelar di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (8/7/2019) siang.
“Coba dicermati angka-angka ini, kenapa impor begitu sangat tinggi.”
“Kalau didetailkan lagi minyak dan gas bumi ini naiknya besar sekali.”
“Hati-hati di migas, Pak Menteri ESDM yang berkaitan dengan ini, Bu Menteri BUMN yang berkaitan dengan ini.”
“Karena remnya paling banyak ada di situ,” ujar Presiden.
Terkait dengan ekspor, secara khusus Kepala Negara menyebut ada banyak peluang yang bisa dimanfaatkan.
Perang dagang yang masih berlangsung antara Tiongkok dengan Amerika Serikat (AS), menurut Presiden, harus bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan ekspor ke AS.
“Kesempatan ekspor kita untuk masuk ke Amerika ini besar sekali dengan pengenaan tarif terhadap barang-barang atau produk dari Tiongkok.”
“Ini kesempatan kita untuk menaikkan kapasitas dari pabrik-pabrik atau industri-industri yang ada,” tuturnya.
Tak hanya memanfaatkan faktor eksternal, Presiden juga mendorong seluruh jajarannya untuk memberikan insentif-insentif terhadap berbagai peluang ekspor yang ada sehingga diharapkan para pelaku usaha bisa menembus pasar-pasar internasional.
“Kalau kita hanya rutinitas, tidak bisa memberikan insentif-insentif khusus bagi eksportir baik yang kecil atau besar maupun sedang ataupun insentif-insentif yang berupa bunga misalnya, ya sulit untuk mereka bisa tembus baik ke pasar yang tadi saya sampaikan maupun ke pasar-pasar baru yang ada,” tegas Presiden.
Di kesempatan tersebut, Presiden juga membahas soal investasi terutama yang berkaitan dengan kemudahan berusaha.
Sekali lagi Kepala Negara mengingatkan para menterinya untuk bisa mempermudah izin usaha, khususnya untuk investasi yang berkaitan dengan ekspor maupun barang-barang substitusi impor.
“Tapi kejadian yang ada di lapangan tidak seperti itu.”
“Dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan misalnya masih lama, ini urusan lahan dan urusan kecil tapi ya ini menghambat,” kata Presiden Jokowi.
Sementara di bidang pariwisata, Kepala Negara mencontohkan kondisi di Manado, Sulawesi Utara, yang baru saja ia kunjungi pekan lalu.
Menurutnya, banyak pihak yang ingin membangun hotel di Manado tetapi terkendala masalah perizinan yang tidak segera terselesaikan.
“Hal seperti ini kalau bicara detail kita ini terbelit oleh rutinitas dan tidak berani melihat problem dan tantangan-tantangan yang riil kita hadapi.”
“Sampai kapanpun kita tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada.”
“Saya kira kerja yang terintegrasi, kerja tim antarkementerian, yang harus didahulukan,” pungkas Presiden Joko Widodo. (Setpres/Jos)
