Minggu, 26 Mei 2024 | 09:28 WIB

Gerakan Ofensif Buruh Migran, Buntut Kebijakan Ketenagakerjaan Diskriminatif di Tiongkok

Pada 2004 pemerintah mulai menyelenggarakan pelatihan bagi buruh migran dalam rangka persiapan menghadapi tantangan kerja di kota. Selanjutnya, tahun 2006 pemerintah telah mengumumkan peningkatan akses pelayanan publik untuk buruh. Meskipun begitu upaya ini berjalan lambat dan membutuhkan waktu lama.

Pada 2014, sebanyak 500 buruh perusahaan otomotif melakukan protes. Gerakan sosial buruh ini dilakukan dalam bentuk mogok kerja, protes, dan kerusuhan dalam waktu satu tahun.

“Gerakan buruh selama tahun 2011-2016 menunjukkan kebangkitan buruh yang disebut juga dengan class struggle without class organization terdapat usaha menciptakan gerakan, tetapi tidak memiliki kekuatan karena tidak dapat terorganisir akibat tekanan pemerintah,” tulis mahasiswa S2 Ilmu Hubungan Internasional itu.

Gerakan buruh setelah krisis finansial 2008 menggambarkan beragam pola, seperti pemilihan serikat kerja, PHK, kondisi pekerjaan, kompensasi, manajemen supervisi, dan restrukturisasi penggabungan.

Masitoh menyatakan bahwa keberagaman pola ini disebut sebagai gerakan buruh ofensif atau pola gerakan didasarkan pada kepentingan (interest-based).

Temuan Masitoh menunjukkan bahwa pola terus meningkat selama periode 2012-2016. Faktor utama yang melatarbelakangi gerakan buruh adalah faktor ekonomi dan politik, serta kondisi faktual buruh.

Faktor ekonomi dan politik meliputi Hukou, kebijakan agrikultur, perlindungan buruh, dan mekanisme tawar menawar kolektif. Sedangkan kondisi faktual buruh di antaranya perubahan UU ketenagakerjaan, perubahan model rekruitmen, peningkatan upah, kekurangan tenaga kerja, representasi buruh, advokasi LSM, meluasnya diskusi publik, dan lain-lain.

“Kondisi ini memberikan kesempatan baru bagi era buruh generasi kedua melalui proses sosial dan ekonomi yang panjang,” tulis Masitoh.

Menurut Masitoh, hal ini merupakan peluang besar buruh untuk meningkatkan daya tawar mnawar dan militansi buruh, yang kemudian terakumulasi menjadi tindakan protes, sehingga tren menunjukkan gerakan ini bersifat ofensif.

“Buruh punya peluang untuk melaporkan kasus secara legal, menuntut upah lebih, detail pekerjaan, dan tanggung jawab besar pada perusahaan,” tulisnya.(Kinanthi)


KAGAMA EDISI CETAK

BACA JUGA

BERITA TERKAIT

JOGJANESIA