KAGAMA.CO, BULAKSUMUR – Permasalahan yang terjadi pada aspek pariwisata saat ini adalah tidak sinkronnya antara regulasi dengan eksekusi di lapangan. Bahkan, fungsi lembaga yang bekerja menangani masalah pariwisata pun saling berseberangan satu sama lain.
Hal tersebut disampaikan oleh Prof. Dr.-Phill. Janianton Damanik, M.Si. dalam Akselerasi Pencapaoan Target Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Smart Destination DIY 2019 di Pusat Studi Pariwisata (Puspar) UGM pada Kamis (31/02/2019).
Ketua Tim Ahli Puspar UGM tersebut menjelaskan satu kasus mengenai Borobudur yang menjadi wilayah kerja UGM. Menurutnya, Borobudur terlalu banyak dijejali peraturan mulai dari pusat maupun daerah yang sifatnya saling tidak sinkron.
Misalnya, kata dia, Balai Konservasi Borobudur melarang adanya aktivitas di zona satu dan dua di area tersebut karena akan mengganggu fungsinya sebagai cagar budaya.
“Akan tetapi, di zona tersebut justru diadakan berbagai macam acara besar seperti seni pertunjukan maupun musik,” ungkap Anton.
Permasalahan lain yang juga dijumpai di Borobudur adalah landscape yang terganggu dengan adanya bangunan, tower, dan tegakan baru yang ada disekitarnya.
“Kawasan Borobudur tidak hanya candinya saja, tetapi juga wilayah sekitarnya. Apabila di sekelilingnya terdapat tegakan atau tower baru, maka akan mengganggu landscape Borobudur sebagai kawasan heritage,” terang Anton.
Tumpang tindihnya masalah pariwisata yang berkaitan dengan regulasi tidak hanya terjadi di Borobudur saja, tetapi juga hampir semua destinasi wisata di Indonesia, seperti Danau Toba, Labuan Bajo, dan Bunaken.
Anton menegaskan bahwa hendaknya fokus pengembangan pariwisata jangan hanya dalam satu ikon saja, tetapi harus dapat didistribusikan ke tempat-tempat lain agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara meluas.(Tita)
