Kepala Departemen HI UGM : Manuver Trump untuk Balas Budi kepada Yahudi

42

KAGAMA.CO, BULAKSUMUR – Manuver politik yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan menyatakan Jerusalem sebagai ibukota Israel berawal dari lingkup politik domestik AS. Trump bermaksud memenuhi janji kampanye terhadap kelompok pendukung dari lobi Yahudi.

Kepala Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM, Dr. Nur Rachmat Yuliantoro mengungkap hal itu kepada wartawan, Kamis (14/12/2017) di FISIPOL UGM, Bulaksumur, Sleman, Yogyakarta.

Dikatakan Rachmat, sebelum mengeluarkan pernyataan kontroversial itu, pada Juni 2017 Trump sudah menandatangani pernyataan Jerusalem bukan ibukota Israel. Namun, enam bulan kemudian Trump melakukan hal bertolak belakang.

“Jadi, ada alasan kuat. Ini soal politik domestik. Saat kampanye Trump menyatakan dirinya akan mendeklarasikan Jerusalem sebagai ibukota Israel. Ini untuk menepati janji dan lobi politik yang kuat dari Yahudi sebagai penyandang dana kampanye,” terang staf pengajar studi kawasan Amerika Serikat di FISIPOL UGM.

Dr. Siti Mutiah Setiawati, staf pengajar studi kawasan Timur Tengah FISIPOL UGM [Foto R Toto Sugiharto/KAGAMA]
Dr. Siti Mutiah Setiawati, staf pengajar studi kawasan Timur Tengah FISIPOL UGM [Foto R Toto Sugiharto/KAGAMA]
Selain itu, lanjut Rachmat, akibat dari deklarasi Trump akhirnya timbul friksi antara lembaga kepresidenan AS dengan Kementerian Luar Negeri  AS yang sebenarnya tidak sependapat dengan Trump dalam menyikapi konflik Israel dengan Palestina.

Rachmat menyatakan  desakan pencabutan deklarasi Trump sudahsangat urgen, untuk meredakan dan menghentikan kekerasan di Jerusalem sebagai dampak pernyataan Trump.

Dr. Siti Mutiah Setiawati selaku staf pengajar studi kawasan Timur Tengah FISIPOL UGM menambahkan dirinya mendukung konsistensi pemerintah Indonesia dalam mendukung Palestina. Sikap itu sejalan dengan tujuan  politik luar negeri Indonesia adalah melaksanakan ketertiban dunia.

“Pernyataan Trump melanggar hukum perdamaian internasional dan akan mengganggu stabilitas politik di Timur Tengah dan mengganggu proses perdamaian Arab Palestina dengan Israel,” ucapnya. [rts]