KAGAMA.CO, JAKARTA – Kepadatan penduduk yang tinggi di kawasan perkotaan di Indonesia akibat arus urbanisasi yang deras membuat kehidupan di kota menjadi tidak nyaman. Kota-kota menghadapi tantangan, seperti munculnya kawasan kumuh di kota besar, degradasi lingkungan, kesenjangan social, hingga tingkat kriminalitas yang tinggi. Diperkirakan kini lebih dari 53 persen penduduk Indonesia memilih tinggal di kota.
“Kolaborasi diperlukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk mewujudkan perkotaan yang lebih layak huni berdasarkan konsep pembangunana inovatif, kreatif, dan terpadu sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Upaya tersebut melalui peningkatan layanan infrastruktur dasar pemukiman, air minum, dan sanitasi layak,” kata Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti dalam sambutannya mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat membuka Pameran Hari Habitat Dunia (HHD) dan Hari Kota Dunia (HKD) Tahun 2017 di Kampus Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (6/11/2017).
Untuk memperkuat kerjasama yang sudah terjalin, dilakukan penandatanganan pernyataan komitmen pembangunan perkotaan berkelanjutan antara Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo dengan 27 kepala daerah di Indonesia. Sebelum ditandatangani, pernyataan komitmen dibacakan oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini.
Intinya, komitmen merupakan bentuk pelaksanaan amanat UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta melaksanakan kesepakatan dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan dan Agenda Baru Perkotaan yang bertujuan mewujudkan kota yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Terdapat lima poin yang disepakati untuk dilaksanakan dengan sunguh-sungguh dan konsisten.
Pertama, bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat, akan menyelenggarakan pembangunan kota dengan perencanaan dan penganggaran yang transparan untuk mewujudkan permukiman yang aman, tangguh, dan berkelanjutan untuk semua tanpa terkecuali.
