Menhub manargetkan, setelah pengembangan bandara di 2019, bandara ini mampu menampung kurang lebih 360 ribu per tahun. “ Kita targetkan 360 ribu penumpang pertahun. Artinya sehari itu seribu penumpang, jadi minimal ada tiga pesawat yang berbadan medium yang terbang kesini,” terang Menhub.
Bandara Notohadinegoro terletak di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ini merupakan Bandara pertama yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Bandara ini berjarak tujuh kilometer dari pusat kota Jember dan dioperasikan oleh Unit Penyelenggara Teknis Daerah (UPTD) yang berada di bawah Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
Untuk pengembangan bandara, kebutuhan lahan total seluas 183,27 hektare, untuk runway sepanjang 2.250 m. Saat ini masih banyak lahan yang dibutuhkan untuk pengembangan bandara yakni kekurangan lahan pada area PTP seluas 152,878 hektare, kekurangan lahan pada area warga termasuk tanah khas desa seluas 18,2 hektare dan kekurangan lahan pada area milik warga seluas 12,2 hektare.
Sebagai bandara pengumpan, Bandara Notohadinegoro memiliki hirarki sebagai bandara yang mempengaruhi perkembangan ekonomi lokal, bandar udara penunjang dari bandar udara pengumpul dan prasarana penunjang pelayanan kegiatan lokal.
Bandara Notohadinegoro Jember juga memiliki peran sebagai simpul dalam jaringan transportasi udara, pintu gerbang kegiatan perekonomian, tempat kegiatan alih moda transportasi dan prasarana memperkokoh Wawasan Nusantara dan bandara sebagai penanganan bencana.
Bandara ini beroperasi sejak tanggal 16 Juli 2014 dengan Penerbangan komersil pertama tujuan Jember-Surabaya yakni maskapai maskapai Garuda Indonesia (dengan sub brand Garuda Indonesia Explore) dengan menggunakan pesawat udara jenis ATR 72-600 yang berkapasitas hingga 78 penumpang.
Terkait pengembangan Bandar Udara di masa depan, untuk pengembangan Bandar Udara hingga mencapai panjang Runway 2500 x 45 m atau lebih hanya dapat dilakukan ke arah Selatan yang juga merupakan tanah milik PTPN XII sedangkan ke arah Utara merupakan area perumahan (tidak padat) dan kebun milik penduduk lokal.
Sumber : Biro Komunikasi dan Informasi Publik
