JAKARTA, KAGAMA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan langkah-langkah untuk mengatasi penurunan permukaan tanah (land subsidence) di utara Jakarta melalui program Quick Win Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).
Pelaksanaan program Quick Win yang ditargetkan selesai pada 2019 ini dilakukan secara komprehensif melalui berbagai upaya, yakni pembangunan tanggul pengaman pantai sepanjang 20 km, penyediaan air bersih sebesar 3.500 liter/detik sebagai kompensasi pengambilan air tanah dalam rangka pengendalian penurunan muka tanah, dan pengelolaan drainase dan pengolahan air limbah melalui program Sanimas dan Instalasi Pengolahan Air Limbah komunal, serta program Jakarta Sewerage System.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, salah satu penyebab turunnya permukaan tanah di Jakarta disebabkan oleh penggunaan air tanah yang berlebihan. Menurut Basuki, selama ini air baku untuk wilayah Jakarta dipasok dari Bendungan Jatiluhur dan air tanah. Untuk menjaga air tanah, maka pasokan air baku harus cukup.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo mengatakan saat ini pemerintah terus berupaya menambah pasokan kebutuhan air baku DKI Jakarta melalui jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Ia mengungkapkan untuk menambah pasokan air baku Jakarta akan dibangun SPAM Jatiluhur Tahap I dengan kapasitas 4.000 liter per detik, SPAM Jatiluhur Tahap II sebesar 5.000 liter per detik, dan SPAM Waduk Karian sebesar 4.200 liter per detik.
“Untuk kebutuhan pembangunan SPAM Jatiluhur I diperkirakan membutuhkan investasi sekitar Rp 4 triliun, SPAM Jatiluhur 2 sekitar Rp 6 triliun, dan SPAM dari Waduk Karian sekitar Rp 6 triliun. Dengan dibangunnya 3 SPAM ini dapat menambah pasokan kebutuhan air baku Jakarta sebesar 13.200 liter per detik dari kebutuhan air baku total di Jakarta sebesar 20.000 liter per detik,” kata Sri Hartoyo kepada wartawan saat meninjau lokasi pembangunan Tanggul Pengamanan Pantai Tahap II Paket 2 di Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (15/8/2017).
Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWS Cilicis) T. Iskandar.
Nantinya setelah tercukupinya kebutuhan air baku DKI Jakarta yang bersumber dari Bendungan Jatiluhur dan Bendungan Karian, Pemerintah akan mengeluarkan aturan yang tegas untuk membatasi penggunaan air tanah di Jakarta. Waduk Karian sendiri saat ini dalam tahap konstruksi dan ditargetkan selesai pada 2019.
Sri Hartoyo menambahkan, sebagai bagian dari Quick Win NCICD, Kementerian PUPR juga tengah membangun pengolahan air limbah melalui perpipaan di Jakarta. Kementerian PUPR bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) akan membangun Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpadu atau Jakarta Sewerage System (JSS) yang tersebar di 15 zona. Dari 15 zona, pengelolaan limbah terpadu tersebut akan diawali pembangunannya di zona 1 yang berlokasi di Pluit dan zona 6 di Duri Kosambi.
“Zona 1 dan zona 6 adalah prioritas dan sudah ada lahan disiapkan untuk pembangunannya yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta” jelasnya.
Pembangunan di Zona 1 dibangun di atas lahan seluas 4,901 hektar dengan kapasitas 198.000 m3 limbah per hari. Sedangkan zona 6 di daerah Duri Kosambi, dengan luas sekitar 5,875 hektar dengan kapasitas 282.000 m3 per hari.
Ditargetkan selesainya IPAL terpadu pada 15 zona tersebut pada tahun 2035, akan mampu melayani pengolahan air limbah Jakarta hingga 90 persen.
IPAL Komunal dan Sanimas
Kementerian PUPR juga akan bekerjasama dengan Pemerintah DKI Jakarta untuk pembangunan IPAL komunal dan program Sanimas. Dengan demikian membantu mengurangi pencemaran air tanah dan sungai-sungai di Jakarta akibat pembuangan air limbah. “Saat ini untuk pembangunan zona 1 dan zona 6, dalam tahap pembuatan detil desainnya (detail engineering design). Biaya untuk pembangunan zona 1 dibutuhkan dana sebesar Rp 8,1 triliun dan zona 6 sebesar Rp 8,7 triliun yang berasal dari pinjaman Jepang,” ungkap Sri.
Penanganan jangka pendek yang bersifat mendesak dilakukan melalui pembangunan tanggul pesisir pantai melalui perkuatan dan peninggian tanggul pantai dan tanggul muara sungai sepanjang 20 kilometer (km). Pengamanan pantai untuk mencegah banjir rob tersebut totalnya mencapai 120 km, yang terdiri dari tanggul pantai dan tanggul muara dimana yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR adalah sepanjang 20 km dan saat ini tengah dikerjakan sepanjang 4,5 km.
“Pembangunan tanggul Jakarta ini mengacu pada updated Masterplan NCICD dari Bappenas yang mencakup tiga fase yaitu tahap D (darurat), tahap M (Menengah) dan tahap O (Optimal). Tiga fase ini direncanakan dengan menyesuaikan tingkat kekritisan dari penyelesaian tanggul laut sepanjang pantai utara Jakarta,” kata Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi.
Sementara itu, Kepala BBWS Cilicis T. Iskandar mengungkapkan, pembangunan tanggul pantai yang saat ini tengah dikerjakan merupakan Proyek Pengamanan Pantai Tahap II yang terbagi menjadi dua paket pekerjaan. Paket 1, berlokasi di Kelurahan Muara Baru (Pluit), Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dengan panjang tanggul 2,3 km. Kontraktor yang mengerjakan adalah PT Waskita Karya – PT Adhi Karya KSO dengan nilai kontrak Rp379 miliar. “Saat ini progres Paket 1 tersebut telah mencapai 57,97 persen dengan tanggul yang sudah terbangun sudah mencapai 1.317 meter,” ungkapnya.
Sementara Paket 2 berlokasi di Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dengan panjang tanggul 2,2 km dan dilengkapi dengan bangunan rumah pompa. Kontraktor yang menangani adalah PT Wijaya Karya – PT SAC Nusantara KSO dengan nilai kontrak senilai Rp 405 miliar. Saat ini progres Paket 2 telah mencapai 54,43 persen dengan tanggul yang sudah terbangun mencapai 1.372 meter. Sebelumnya pada tahun 2014, Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan tanggul pengaman pantai tahap 1 di Pluit sepanjang 75 meter. (*)
Sumber
Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR
