Pemerintah Siap Kucurkan 1 Triliun Rupiah Guna Revitalisasi Pelra

165

JAKARTA, KAGAMA. Pemerintah, lewat Kementerian Perhubungan, berencana mengucurkan dana sebesar 1 triliun rupiah untuk lima tahun ke depan dalam bentuk subsidi kepada para pelaku maupun pemilik kapal yang bergerak di bidang jasa pelayaran rakyat (pelra) yang melayani transportasi antarpulau. Hal ini merupakan bagian upaya pemerintah untuk merevitalisasi pelayaran rakyat yang selama ini seperti terpinggirkan dan tidak diberdayakan secara optimal.

Wacana tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Dialog Teras Kita bertema Mewujudkan Pelayaran Rakyat Terpadu Dalam Merajut Nusantara. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Kagama bersama Kementerian Perhubungan di Ruang Rimbawan I, Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta, Rabu (25/1/2017).

“Pemerintah menyediakan dana sebesar 1 triliun rupiah untuk lima tahun ke depan dan pengucurannya dilakukan secara bertahap yakni 200 miliar rupiah per tahun. Lewat pemberian subsidi ini diharapkan para pelaku maupun pemilik kapal yang melayani jasa pelayaran rakyat antarpulau dapat merevitalisasi armada mereka dengan membuat kapal-kapal baru yang biaya pembuatan antara 1 hingga 2 miliar rupiah per kapal,” tutur Menhub Budi Karya Sumadi kepada awak media.

20170125_144131
Menhub Budi Karya Sumadi ingin transportasi pelayaran rakyat berkembang. KAGAMA/Josep

Menurut Menhub, subsidi diberikan tidak saja untuk pembuatan kapal-kapal yang baru yang modern, tapi juga diberikan untuk pembuatan kapal-kapal baru yang tradisional terbuat dari kayu, terutama kapal Pinisi yang jumlahnya sudah sedikit sehingga mereka tetap bisa eksis,” ujar mantan Direktur Utama Angkasa Pura II tersebut.

Bicara soal mekanisme pemberian subsidi tersebut, BKS – begitu panggilan akrab Menhub – mengisyaratkan bahwa hal ini masih perlu dibicarakan dengan para pihak yang berkepentingan dalam jasa pelayaran rakyat. “Pertanyaannya, apakah Kementerian Perhubungan akan berhubungan dengan pemerintah daerah, koperasi, atau individu. Hal ini masih perlu dibicarakan lagi dengan para stake holder. Bila sudah ada lembaga yang bisa memberikan jaminan atas subsidi tersebut maka program ini bisa segera dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan,” kata Budi Karya Sumadi lagi.

Selain Menhub, para narasumber dalam kegiatan diskusi ini terdiri dari Hugua, mantan Bupati Wakatobi, Sulawesi Tenggara dan praktisi pelayaran rakyat, Bupati Halmahera Barat Danny  Missy, Raja Oloan Saut Gurning, PhD, ahli teknik sistem perkapalan dari Institut Teknologi Sepuluh November, serta Zainudin, juragan atau nahkoda KM Diamond 21 dari Kepulauan Seribu. (ojos)