KAGAMA.CO, BULAKSUMUR – Dalam sebuah studi menyebutkan bahwa Yogyakarta tidak pernah menjadi pilihan bagi pemerintah kolonial Belanda sebagai pusat pendidikan.
Pada awal abad ke-20, Belanda mendirikan Technische Hogenschool (THS) atau Sekolah Tinggi Teknik di Bandung, STOVIA (School Tot Opleiding van Indische Artsen) dan Recht Hogeschool (RHS) atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia, serta NIAS (Nederlandsch Indische Artsen School) di Surabaya.
Berbeda dari kota-kota yang telah disebutkan di atas, Yogyakarta tidak memiliki sekolah serupa. Akan tetapi, di kota ini terdapat alumni dari sekolah-sekolah yang didirikan Belanda, seperti dr. Wahidin Soedirohoesodo, dr. Sahir, dr. Soembaji, dan dr. Kasmolo Paulus.
Perkembangan pendidikan di Yogyakarta mulai terlihat dengan munculnya Muhammadiyah pada 1911 dan Taman Siswa pada 1922. Kedua organisasi tersebut kemudian menjadi tandingan terhadap pendidikan kolonial dengan mendirikan sekolah-sekolah partikelir.
Dalam tesis berjudul Yogyakarta “Kota Pendidikan”: Perjalanan Pencitraan Sebuah Kota di Jawa pada Abad XX, Asti Kurniawati menjelaskan bahwa citra Yogyakarta sebagai kota pendidikan mulai menguat pada masa Revolusi yang kemudian mendorong berdirinya UGM.
Sri Sultan Hamengku Buwana IX mendukung proklamasi kemerdekaan dan menawarkan bantuan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta yang dikuasai Belanda ke Yogyakarta.
Adanya perpindahan ibu kota ini turut menarik gairah nasionalisme yang kemudian berpusat di Yogyakarta.
Terlebih lagi, para tentara, intelektual, dan pengungsi datang ke kota ini setelah adanya Perjanjian Linggarjati, Agresi Militer Belanda I, dan Perjanjian Renville yang mengharuskan pindah ke wilayah RI.
Perpindahan ibu kota ke Yogyakarta juga telah mempertemukan para tokoh politik, cendekiawan, dan pemuda yang berinisiatif untuk mendirikan perguruan tinggi yang menjadi simbol nasionalisme bangsa.
