Warga Tionghoa Pernah Berikan Pertolongan Saat Yogyakarta Krisis

80
Dosen Departemen Sejarah UGM, Drs. Arif Akhyat, M.A., menyatakan, warga Tionghoa punya sejarah hubungan yang baik dengan Kasultanan Yogyakarta. Foto: Tribun Jogja
Dosen Departemen Sejarah UGM, Drs. Arif Akhyat, M.A., menyatakan, warga Tionghoa punya sejarah hubungan yang baik dengan Kasultanan Yogyakarta. Foto: Tribun Jogja

KAGAMA.CO, BULAKSUMUR – Nuansa merah mewarnai Kampung Ketandan, Yogyakarta, pada Sabtu (25/1/2020).

Hal itu terjadi lantaran kawasan yang terletak di Malioboro itu tengah mengadakan Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta (PBTY).

PBTY yang memasuki gelaran ke-15 ini dilaksanakan bertepatan dengan Perayaan Tahun Baru Imlek 2571.

Pada penyelenggaraan edisi pertama 2006 lalu, Dosen Departemen Sejarah UGM Drs. Arif Akhyat, M.A., turut ambil bagian.

Ketika itu Arif diamanahi sebagai Organizing Committee PBTY perdana.

Menurut Arif, acara ini dihelat karena menyadari adanya komunitas Tionghoa di Jogja yang dinilai masih menutup diri pada waktu itu.

Peristiwa tempo dulu dianggap Arif memberikan ingatan traumatis bagi seluruh komunitas Tionghoa di Indonesia, termasuk di Jogja.

Baca juga: Pakar UGM Sebut Satu Cara Lawan Virus Corona yang Belum Ada Obatnya

“Trauma yang masih jelas terekam dan melekat di memori mereka tentu peristiwa 1998,” kata Arif, melansir laman resmi UGM.

Tarik mundur ke belakang, peristiwa 1965 disebut Arif memiliki pengaruh terhadap posisi komunitas Tionghoa di skala nasional.

Pasalnya, banyak warga Tionghoa yang dikait-kaitkan dengan PKI (Partai Komunis Indonesia) hanya karena negara asal ras mereka terkenal sebagai penganut ideologi komunis.

“Akhirnya kala itu pemerintah mengambil solusi dengan menyarankan agar warga Tionghoa di Indonesia memiliki nama Jawa,” ucap Arif.

Tak cuma itu, selama pemerintahan orde baru, masih menurut Arif, warga Tionghoa menjauhi praktik politik atau sekadar untuk mendaftar menjadi pegawai negeri.

“Seperti menjadi rahasia umum waktu itu, jika orang Tionghoa daftar PNS, kemungkinan besar tidak akan diterima,” terang pria yang juga peneliti di Pusat Studi Pedesaan dan Regional UGM ini.

Peristiwa 1998 dan 1965 tentu kontras apabila membaca sejarah lebih jauh lagi.

Baca juga: KAGAMA Beksan Balikpapan Siap Beraksi pada HUT ke-123 Kota Balikpapan