Wakil Bupati Alumnus UGM Ini Rela Tinggalkan Proyek Triliunan Demi Bangun Kabupaten Pemalang

3070

Baca juga: Raih Penghargaan Health Warrior Award 2019, Begini Kiprah Ali Ghufron Mukti

“Banyak kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat mengenai pengembangan infrastruktur di daerah, maka perlu kolaborasi antara pemerintah daerah yang didukung oleh pemerintah pusat melalui berbagai kementrian yang ada.”

“Kesempatan inilah yang harus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang,” terangnya beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, Mas Mansur menginginkan adanya infrastruktur yang berwibawa, artinya infrastruktur tersebut dibangun bernar-benar sesuai dengan spek dan anggaran yang ada.

“Dengan keahlian saya dalam bidang infrastruktur, maka harus ada infrastruktur yang berwibawa, infrastruktur yang berkelanjutan,yang benar-benar bersih, bersih dari semuanya,” kata bapak dari 3 putra-putri ini.

Baca juga: Muda Mahendrawan Ajak Masyarakat Ikuti Vaksinasi Covid-19, Demi Masa Depan Generasi Muda Indonesia

Reformasi Birokrasi

Birokrasi, kata Mas Mansur, merupakan salah satu roda utama berjalannnya suatu pemerintahan.

Oleh karena itu perlu adanya penataan baik sumber daya manusia, kapasitas, dan kecakapan para pegawai maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).

Mas Mansur memastikan tak ada ‘kongkalikong’ dalam pengangkatan pegawai atau ASN.

“Ke depan jabatan itu dilakukan dengan cara merit system. Artinya kecakapan dari seseorang untuk menempati jabatan tertentu,” tegas anggota KAGAMA Pemalang ini.

Di samping adanya penghargaan bagi pengawai/ASN yang berprestasi, tentunya ada hukuman bagi pegawai/ASN yang bekerja dibawah standard yang telah ditetapkan.

Baca juga: Pemerintah Dorong Pengembangan Kawasan Industri Kendal sebagai Super Koridor Jawa Utara