Baca juga: Prof. Haryanto Ungkap Cerita Lucu Selama Pandemi dalam Dies Natalis ke-65 FISIPOL UGM
Pendekatan kemanusiaan di masa pandemi penting menjadi perhatian banyak pihak, guna menghindari misharmoni di masyarakat.
Jangan sampai dampak pandemi justru memperlebar jurang perbedaan masyarakat.
Lain halnya dengan masalah kesehatan, proses politik penyelenggaraan pilkada secara serentak, kata Agung, tidak menutup kemungkinan membuka klaster baru penyebaran Covid-19 di Bali.
Terlebih lagi jika tidak didukung oleh protokol kesehatan yang baik, termasuk dengan aturan dan sanksi yang ketat.
Masyarakat mulai terpecah karena berbeda pandangan mengenai penyelenggaraan pilkada.
Baca juga: Perry Warjiyo Bagi 5 Tips buat Freshgraduate yang Akan Masuk Dunia Kerja
Namun, dalam sidang paripurna, Agung bersama anggota komite III DPD Bali memohon pemerintah untuk menunda pilkada dengan pertimbangan kondisi yang ada.
“Usulan penundaan pilkada secara khusus berdasarkan situasi kejiwaan masyarakat. Kemudian dikhawatirkan juga pelaksana pilkada akan terpapar Covid-19.”
“Pertimbangan lainnya yaitu berkaitan dengan besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk pilkada. Sebaiknya anggaran ini dioptimalkan untuk penanganan Covid-19.”
“Jika tetap dilaksanakan, maka pelaksanaan pilkada hanya sebagai agenda rutinitas biasa, yang bersifat formal dan tidak akan mampu menciptakan demokrasi yang substantif,” tutur pria kelahiran Badung, Bali itu.
Di samping itu, Agung menyebut bahwa Covid-19 telah menghantam sektor ekonomi pariwisata di Bali.
Baca juga: Apa Saja Kunci Penting Memajukan Petani dan UMKM di Kawasan Lahan Gambut?
