Upaya Pemerintah Menjaga Ketahanan Pangan dari Hulu Hingga Hilir

722

Baca juga: Rika Fatimah: Pandemi Covid-19 Mengembalikan Fitrah Bisnis yang Memanusiakan Manusia

Selain itu, juga meningkatkan daya beli masyarakat. Bagi warga golongan menengah ke atas, dipersilakan untuk membeli bahan pangan dari usaha-usaha yang saat ini sedang berkembang.

Sedangkan untuk masyarakat kurang mampu, akan dilakukan penyaluran bantuan sosial.

“Meningkatkan daya beli masyarakat juga menjadi penting, kalau kita bicara soal ekonomi yang makin melemah. Daya beli masyarakat yang turun, membuat sebagian harga kebutuhan pokok meningkat,” ujarnya.

Untuk itu, kata Yuli, pemerintah menerapkan jaring pengaman sosial untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Setelah memastikan ketersediaan pangan, barulah pemerintah berfokus pada manajemen rantai pasok. Dalam hal ini pihaknya memastikan distribusi bahan pangan bisa merata dan tepat sasaran.

Baca juga: Strategi Bupati Jebolan UGM untuk Memulihkan Perekonomian Kubu Raya Secara Aman

Salah satu yang menjadi tantangan dalam tahap ini adalah sentra produksi bahan pangan di Indonesia yang tidak merata, sehingga wilayah yang memiliki sentra produksi tertentu mengalami surplus. Sedangkan daerah lain yang tak memiliki sentra produksi mengalami kelangkaan.

“Ada 7 daerah yang mengalami defisit beras yakni, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua,” jelasnya.

Dalam mengelola manajemen rantai pasok, pemerintah telah mendesain sistem logistik pangan dari petani, produsen, hingga ke konsumen.

Bersamaan dengan itu, Kemenko Perekonomian melakukan kolaborasi dengan seluruh BUMN, BUMD, serta pelaku usaha dari hulu hingga hilir. Kemudian mucullah ide untuk memasarkan bahan pokok secara online dan hantaran.

“Kami juga memobilisasi layanan infrastruktur dan logistik untuk menghubungkan sentra produksi ke daerah lain yang membutuhkan,” tuturnya.

Baca juga: Kepala Puspar UGM Sebut Cara Agar Wisatawan Mancanegara Mau Kunjungi Indonesia Pasca Corona