Tiga Solusi Atasi Masalah Papua

69
Pemerintah pusat hendaknya bisa merancang sistem pengkaderan dan pendampingan yang memungkinkan penyerapan sumber daya manusia (SDM) Papua ke pasar kerja di berbagai bidang tersebut. Foto : Lintas Papua
Pemerintah pusat hendaknya bisa merancang sistem pengkaderan dan pendampingan yang memungkinkan penyerapan sumber daya manusia (SDM) Papua ke pasar kerja di berbagai bidang tersebut. Foto : Lintas Papua

KAGAMA.CO, BULAKSUMUR – Menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di daerah merupakan salah satu tantangan yang mesti dihadapi seorang kepala daerah.

Tantangan itulah yang mesti dihadapi Willem Wandik, yang menjabat sebagai Bupati Kabupaten Puncak, Papua.

Pria kelahiran Paniai, Desember 1975, tersebut mengungkapkan beberapa usulan untuk mengatasi masalah di daerah yang dipimpinnya.

Dalam paparan berjudul Merajut Papua dalam Bingkai NKRI ini, Willem mengungkap beberapa masalah yang menjadi tantangan dalam memimpin Kabupaten Puncak, Papua.

Baca juga: Willem Wandik: Selesaikan Masalah Kabupaten Puncak di Papua

Masalah yang dihadapi ialah dari harga kebutuhan pokok yang melangit hingga masalah human security.

Namun demikian, dalam paparan tersebut, Willem mengungkap beberapa solusi guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut.

Alumni Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada tahun 2003 ini mengungkapkan bahwa masalah-masalah di atas dapat diatasi dengan mengedepankan pentingnya proteksi, rekognisi, dan afirmasi.

Willem mengungkapkan bahwa semangat tersebut termaktub dalam UU 21/2001 atau dikenal dengan UU Otonomi Khusus Papua.

Menyoal rekognisi dan afirmasi menurut Willem sangat penting untuk dirancang adanya kebijakan nasional yang memberi kesempatan pada generasi muda Papua untuk bisa memperoleh pendidikan dengan perhatian khusus.

Willem mengungkapkan bahwa pendidikan dan perhatian khusus dapat diperoleh dari lembaga-lembaga pendidikan terbaik, tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi di luar Papua.

Hal itu diungkapkan eks kepala sub bidang pemerintahan Bawasda Kabupaten Puncak Jaya (2006-2007), selain bidang pendidikan, rekognisi dan afirmasi juga bisa dilakukan dengan adanya kebijakan nasional yang memberikan kesempata putra Papua untuk bisa bekerja di bidang politik, pemerintahan, perdagangan.

Selain itu, Willem juga mengharapkan bahwa pemerintah pusat hendaknya bisa merancang sistem pengkaderan dan pendampingan yang memungkinkan penyerapan SDM Papua ke pasar kerja di berbagai bidang tersebut.

Kebijakan tersebut menurut Willem bisa menyerap tenaga kerja Papua untuk bekerja di luar Papua.

Hal itu tentunya dapat mengurangi pengangguran di Papua.

Namun demikian, Willem mengungkapkan bahwa membangun rasa persatuan dan kesatuan NKRI di tanah Papua.

Pendekatan yang tepat dalam menyelesaikan masalah Papua juga harus dilakukan.

Salah satu pendekatan yang tepat adalah pendekatan secara sosial budaya,

Willem mengungkapkan bahwa kehadiran militer hingga saat ini selalu menjadi masalah bagi masyarakat Papua.

Ia menunjukkan bahwa kenyataan di lapangan menunjukkan semakin bertambahnya aparat keamanan berbanding terbalik dengan rasa aman masyarakat.

Baca juga: UGM Jalin Kerja Sama Pengembangan Provinsi Papua Tengah

Situasi tersebut tentu menurut Willem perlu dipikirkan.

Hal lain yang diungkapkan Willem dalam paparannya adalah soal berkomunikasi dengan masyarakat.

Pria yang juga sempat menjabat sebagai Kepala bidang fisik Sarana dan Prasarana di Bappeda dan Statistik Kabupaten Puncak (2008-2009) tersebut mengungkapkan bahwa sebagai kepala daerah tentu harus berkomunkasi dengan berbagai kelompok masyarakat,

Salah satu kelompok masyarakat yang menjadi perhatiannya ialah KKB.

Willem mengungkapkan bahwa sebagian kelompok masyarakat yang biasa memegang senjata tetapi tidak mempunyai tujuan politik tertentu.

Selein itu, diungkapkan pula bahwa di antara KKB adalah remaja yang tak sempat mengikuti sekolah.

Ketertinggalan pendidikan tersebut diungkapkan Willem sebagai penyebab ketidakmengertian mereka tentang wilayah administratif dan pemerintahan.

Selain itu, Willem juga mengungkapkan bahwa banyak di antara KKB yang tak mengerti soal makna kata merdeka dan apa yang dimaksud dengan Indonesia.

Menurut Willem, komunikasi yang baik juga penting agar KKB merasa menjadi bagian masyarakat dan membutuhkan pekerjaan.

Selain itu, masyarakat tersebut menurut Willem juga perlu diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Sebagai pimpinan daerah, Willem juga menekankan bahwa kondisi keamanan yang terjamin juga perlu dilakukan, demi menjamin pemerataan ekonomi dan pemerataan SDM di provinsi paling timur di Indonesia tersebut. (Ezra)