Baca juga: KAGAMA Sukoharjo Kunjungi Jatisobo dalam Rangka Program Pengembangan Desa Inklusif
Terakhir di sisi hilir, Pemerintah, Kementerian BUMN, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan belanja untuk penyerapan produk UMKM.
Dengan menggandeng tiga platform, potensi belanja bisa mencapai Rp 321 triliun.
Menurut Teten, penting bagi Pemerintah mendorong gerakan masyarakat untuk belanja produk dalam negeri.
Hal itu agar roda perekonomian dapat terus berputar meski dengan daya beli terbatas.
“Saya kira UMKM saat ini tetap bisa diandalkan sebagai penyangga ekonomi nasional. Bahkan di saat situasi ekonomi mengalami krisis multi dimensi seperti saat ini.
Baca juga: Pernyataan Sikap PP PKBTS Pimpinan Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM terhadap UU Cipta Kerja
Banyak usaha menunda ekspansi karena menunggu situasi membaik. Namun, UMKM tidak bisa menunggu hingga ekonomi membaik. UMKM adalah critical engine untuk menggerakkan ekonomi ketika sedang lemah,” tandasnya,
Masih dalam sisi hilir, Pemerintah mendukung pengembangan inkubasi bisnis di kampus-kampus untuk melahirkan UMKM masa depan dengan produk yang lebih unggul.
Targetnya adalah mendorong Indonesia punya minimal 4 persen wirausahawan dari total populasi.
“Kita akan menghadapi situasi yang tidak mudah dan mungkin baru akan pulih di kuartal satu tahun 2021,” ujar Teten.
“Karena itu, kita harus bekerja sama dengan kampus, komunitas dan pemerintah daerah, tidak bisa sendiri-sendiri,” pungkasnya. (Ts/-Th)
Baca juga: Sertifikasi pada Produk Kehutanan Bisa Jadi Koheren dengan Kepentingan Kapital
