Sri Sultan menambahkan, SAKIP yang andal, efektif dan efisien, dapat mewujudkan good government and clean governance.
Hal itu dapat diwujudkan dengan ditopang SDM yang profesional, beretos kerja tinggi, serta memiliki moral yang baik.
Karena itu, DIY berkomitmen untuk terus berproses melakukan perubahan fundamental, struktural, dan kultural.
Kemudian, pria kelahiran 2 April 1946 ini menerangkan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan masyarakat lewat pajak dan retribusi semestinya kembali kepada masyarakat.
“Pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan pemanfaatan rupiah tersebut sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” tutur Sri Sultan.
Baca juga: KAGAMA Lari untuk Berbagi Jadi Juara Tanpa Piala di TEKAGAMA Relay Run 2020
“Penyelenggaran pemerintahan tanpa sistem akuntabilitas publik yang baik adalah kegagalan dalam menjalankan mandatori masyarakat,” jelasnya.
Sri Sultan pun berharap, hasil evaluasi SAKIP ini mampu meneguhkan komitmen reformasi birokrasi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik pada masa mendatang.
“Pemda harus berbenah untuk saling bekerja sama, bukan lagi sama-sama bekerja,” pungkasnya.
Mengutip laman resmi Kementerian PANRB, di regional III, selain DIY ada Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Jawa Tengah.
Hasil evaluasi SAKIP di tingkat Pemerintah Provinsi menunjukkan terdapat 1 Pemerintah Provinsi dengan predikat CC, 9 Pemerintah Provinsi dengan predikat B.
Baca juga: KAGAMA Virtual Ajak Masyarakat Bantu Sumbang Sepatu untuk Siswa SMPN 1 Turi
