Soal Kerusuhan Papua, Gugus Tugas Papua UGM Rekomendasikan Enam Hal Ini

377

Baca juga: Konflik Papua Kian Masif di Tengah Gencarnya Pembangunan, Mengapa?

Ketiga, transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah darah di Papua, acap kali digunakan sebagai ‘senjata’ untuk menekan daerah, seakan-akan Papua tidak lagi memiliki sumber daya apapun.

Berbagai kebijakan ini merupakan bentuk diskriminasi oleh negara, sehingga Papua tidak bisa mengejar ketertinggalan.

Sementara dari sisi keamanan, pendekatan yang dilakukan negara memiliki dampak negatif terhadap kondisi keamanan masyarakat di Papua.

Hadirnya aparat keamanan yang jumlahnya lebih banyak, justru membangun kembali trauma masyarakat Papua yang pernah kehilangan orang tua atau saudaranya akibat tindakan represif aparat.

Enam Rekomendasi Kebijakan

Berangkat dari pokok-pokok pemikiran tersebut, lahirlah beberapa rekomendasi kebijakan.

Berikut paparan singkatnya:

Baca juga: Gugus Tugas Papua UGM Kirim 186 Guru ke Papua

Pertama, Presiden harus segara menyelenggarakan dialog terbuka dengan para pimpinan daerah dan tokoh Papua yang mewakili unsur adat, agama, politik dan pemerintahan, mahasiswa, pemuda, dan perempuan dari 7 wilayah adat di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Dengan cara ini, Presiden bisa lebih memahami persoalan sebetulnya.

Disarankan agar dialog ini bisa dilakukan secepatnya.

Kedua, Presiden harus segera memulihkan kondisi keamanan di Papua dan Papua Barat.

Dalam hal ini Presiden sebaiknya segera mengambil langkah konkret, dengan membantu evakuasi masyarakat pendatang dan OAP ke tempat yang lebih aman.

Baca juga: Orang-orang Muda ini ke Jogja Cari Ilmu untuk Bangun Papua