KAGAMA.CO, BULAKSUMUR – Sebelum wabah SARS yang terjadi sekitar tahun 2000, sudah dibuat tata kelola global untuk menangani krisis.
Ketika itu, tata kelola global yang ada hanya sebatas pada anjuran memberikan pengawasan pintu-pintu masuk ke negara dan monitoring atas penyebaran penyakit menular yang berskala kecil.
Dosen Ilmu Hubungan Internasional UGM, Dr. Muhammad Rum menerangkan, saat ada krisis, WHO mulai membuka pandangan, dengan melakukan inisiatif secara Ad Hoc (kebijakan sementara di masa krisis) yang diperkenalkan pada 2002-2003.
Tindakan inisiatif itu di antaranya yaitu WHO dapat menerbitkan peringatan bepergian tanpa harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah lebih dulu.
WHO juga diperkenankan menggunakan sumber-sumber tidak resmi guna meningkatkan kemampuan pemantauan penyebaran penyakit, serta mendorong perubahan pengelolaan sistem kesehatan domestik.
Baca juga: Alasan Covid-19 Bisa Jadi yang Paling Istimewa ketimbang Wabah Virus Corona Lainnya
Kemudian pada tahun 2005, dilakukan revisi terhadap International Health Regulation (IHR) untuk meninggkatkan kapasitas WHO.
“Dalam hal ini, WHO harus dapat menerbitkan status darurat kesehatan publik secara global atau status kewaspadaan internasional,” ujarnya dalam Diskusi Online Peran Global Governance dalam Merespon Covid-19.
Acara yang digelar oleh FISIPOL UGM itu dilaksanakan pada Jum’at (17/04/2020).
Selain itu, WHO juga mendapatkan fungsi transformatif dalam meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan domestik.
Dalam hal ini memandatkan fungsi WHO dalam jaringan sistem antar kesehatan domestik agar saling bekerja sama.
Baca juga: Prof. Dr. Soetanto, Bapak Inderaja Nasional Tutup Usia
