Sekjen KAGAMA: Kartu Prakerja Harus Adaptif dalam Situasi Pandemi

70
Sekjen PP KAGAMA, AAGN Ari Dwipayana mengatakan, kartu prakerja sebagai sebuah inovasi, policy reform yang dibuat, terbuka akan kritik untuk upaya penyempurnaan kebijakan ini. Foto: Ist
Sekjen PP KAGAMA, AAGN Ari Dwipayana mengatakan, kartu prakerja sebagai sebuah inovasi, policy reform yang dibuat, terbuka akan kritik untuk upaya penyempurnaan kebijakan ini. Foto: Ist

KAGAMA.CO, JAKARTA – Kartu prakerja harus dilihat sebagai bagian dari policy reform. Sederhananya sebagai sebuah terobosan dalam menghadapi masalah struktural yang cukup panjang.

Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (PP KAGAMA), AAGN Ari Dwipayana menyampaikan, Indonesia sudah menghadapi berbagai persoalan terkait ketidak-seimbangan antara kebutuhan dunia kerja dengan kualitas SDM yang tersedia.

“Ketidakseimbangan ini menjadi masalah struktural yang cukup panjang, sehingga perlu ada jembatan untuk menyambung tingkat kompetensi dari pencari kerja dengan harapan penyedia kerja,” ujarnya.

Hal tersebut Ari sampaikan dalam seminar KAGAMA Inkubasi Bisnis (KIB) XIII bertopik Kupas Tuntas Kartu Prakerja, pada Sabtu (11/07/2020), secara daring.

Selain Ari, hadir dalam seminar tersebut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebagai keynote speaker; serta para narasumber: Denni Puspa Purbasari, Direktur Eksekutif, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja; Marcella Wijayanti, Head of Government to Person Payment, PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja); Metta Dharmasaputra, Founder Katadata Insights Center. Bertindak sebagai moderator, Brigita Manohara, Presenter TV One.

Seminar KAGAMA Inkubasi Bisnis (KIB) XIII bertopik Kupas Tuntas Kartu Prakerja, pada Sabtu (11/07/2020). Foto: Ist
Seminar KAGAMA Inkubasi Bisnis (KIB) XIII bertopik Kupas Tuntas Kartu Prakerja, pada Sabtu (11/07/2020). Foto: Ist

Baca juga: Hadapi New Normal, UGM dan KAGAMA Siapkan Rumusan Tata Kehidupan Baru

Terbuka untuk di Evaluasi

Ari mengatakan, kartu prakerja sebagai sebuah inovasi, policy reform yang dibuat, terbuka akan kritik untuk upaya penyempurnaan kebijakan ini.

“Ada ruang-ruang yang perlu disempurnakan, maka adanya kritik dapat membuat policy reform ini semakin baik. Ini yang mesti dibuka. KAGAMA setuju jika ruang untuk kritik dibuka, evaluasi perlu terus dilakukan, dan berbagai perbaikan dilaksanakan,” jelasnya.

Harus Adaptif

Lebih lanjut Ari mengatakan, Kartu Prakerja harus adaptif terhadap situasi yang tengah dihadapi bangsa.

Kendati terdapat problem struktural strategis jangka Panjang, namun menurut Ari ada problem riil yang tengah dihadapi masyarakat.

Indonesia, kata Ari, tidak hanya menghadapi krisis kesehatan. Tetapi, juga krisis ekonomi yang memukul permintaan, produksi, hingga supply, dan kemudian meruntuhkan banyak sektor usaha.

Baca juga: Geolog UGM Diamanahi Jadi Wakil Presiden Asosiasi Panas Bumi Internasional