Baca juga: Warga Tionghoa Pernah Berikan Pertolongan Saat Yogyakarta Krisis
Sementara itu, 60 persen dari anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan ASI eksklusif, dan usia 0-24 bulan tidak menerima makanan pengganti ASI.
Kedua, terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ante natal care (anc), serta pos natal dan pembelajaran dini yang berkualitas.
Misalnya, ibu hamil belum mengkonsumsi suplemen zat besi yang memadai, mulai jarang anak ikut posyandu, dan masyarakat tidak mendapat akses memadai ke layanan imunisasi.
Ketiga, kurangnya akses ke makanan bergizi, karena ibu hamil anemia dan makanan bergizi tergolong mahal, sehingga ibu hamil mengalami anemia.
Keempat, sulitnya akses air bersih dan sanitasi.
Hal ini terlihat dari masyarakat yang masih BAB di ruang terbuka dan rumah tangga yang belum bisa mengakses air minum bersih.
Awaludin menyarankan agar dana desa yang didapat dari pemerintah dimanfaatkan untuk mengembangkan kebun gizi.
Baca juga: Pakar UGM Sebut Satu Cara Lawan Virus Corona yang Belum Ada Obatnya
“Lewat peraturan yang dikeluarkan tersebut, Warga Desa bisa terlibat aktif menghadirkan aneka kegiatan yang berhubungan dengan upaya penanganan stunting yang berfokus pada kebun gizi pada tiap desa dengan pendekatan keluarga,”jelas Awaludin.
Kehadiran Dana Desa nantinya tidak hanya fokus pada Pondok Bersalin Desa (Polindes) maupun Posyandu.
Tetapi, fokus pada pembentukan kebun gizi dengan pendekatan keluarga yang berbasis pemberdayaan masyarakat, sehingga edukasi mengenai gizi bisa dilakukan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013, kata Awaludin, harus disikapi dengan koordinasi yang kuat di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga ke pelaksana ujung tombak.
“Diseminasi informasi dan advokasi perlu dilakukan oleh unit teknis kepada stake holders lintas sektor dan pemangku kepentingan lain pada tingkatan yang sama. Sehingga Dibutuhkan upaya yang bersifat holistik dan saling terintegrasi,” tulisnya.
Selanjutnya, pihaknya memandang perlu mendorong Kebijakan Akses Pangan Bergizi, serta akses air bersih dan sanitasi.
Lalu, adanya pengawasan dan evaluasi secara berkala juga perlu dilakukan.
“Terakhir, memperkuat surveilens gizi masyarakat. Dengan cara ini, permasalahan gizi di masyarakat bisa dideteksi secara dini,” tulisnya. (Kinanthi)
Baca juga: KAGAMA Beksan Balikpapan Siap Beraksi pada HUT ke-123 Kota Balikpapan
