RKA 2019 Sokong Program Pengembangan Infrastruktur Transportasi serta Konektivitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan

104

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan fokus penggunaan APBN diutamakan untuk daerah-daerha yang belum berkembang dimana peranan private sektor masih minim.

“Untuk daerah perkotaan yang sudah baik dari sisi ekonomi maka seharusnya fokus dari anggaran lebih sebagai katalis atau katalisator,” ujar Sri Mulyani.

“Tentu dalam hal ini Kemenhub adalah kementerian yang luar biasa penting peranannya bagi Indonesia membangun apa yang dibangun konektivitas, competiveness, efisiensi, juga low cost economy yang akan sangat berguna bagi perbaikan kemakmuran di seluruh pelosok. Untuk itu Kemenkeu siap untuk membantu dan berpartner secara kuat dengan Kemenhub,” ujar Sri lagi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Panjaitan, yang hadir juga berpendapat rapat koordinasi ini, memberikan gambaran peranan Kemenhub dalam membangun konektivitas dan bagaimana swasta dapat diundang untuk masuk dalam program pemerintah.

“Presiden memerintahkan untuk membuat beberapa pelabuhan dikerjasamakan yang tujuannya jangan sampai bergantung kepada APBN saja. APBN maksimun 25-30% bisa mengcover semua program infrastruktur, sisanya kita harus kreatif dengan melihat pembiayaan alternatif,” kata Luhut.

Untuk itu, guna mencapai target pembangunan transportasi, dibutuhkan koordinasi dan sinergi antara Pemerinta Pusat dan Pemerintah Daerah untuk berkoordinasi dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur transportasi.

Pada kesempatan yang sama, Menhub Budi Karya meresmikan peluncuran Aplikasi e-planning dalam penyusunan RKA.

“Semoga dapat menjadi momentum penerapan good governance dan pemerintahan berbasis elektronik (e-governance) di lingkungan Kemenhub sejalan dengan visi Nawacita dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya,” pungkas Menhub.

 

Sumber : Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan