Baca juga: Cerita Lulusan Fakultas Pertanian UGM yang Sukses Kembangkan Gerakan Canthelan di Magelang
Bersamaan dengan itu, hasil evaluasi JKN oleh PKMK menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan di Indonesia belum merata.
Ketersediaan dan pertumbuhan rumah sakit didominasi oleh Pulau Jawa dan Sumatera.
“Termasuk juga alat kesehatan dengan teknologi canggih belum ada. Misalnya ketersediaan dokter spesialis Jantung dan layanan cath lab,” tutur Faozi.
Dia menyarankan agar ada perbaikan tata kelola dan manajemen untuk mengatasi jumlah iuran yang underprice, tunggakan, dan cost-sharing, terutama untuk penyakit dengan biaya kesehatan yang mahal dan sistem deteksi fraud.
Kemudian yang tak kalah penting juga adalah pemerataan fasilitas kesehatan hingga ke daerah-daerah terpencil.
Baca juga: Dubes Puja Alumnus UGM Dapatkan Kado Penghargaan Tertinggi dari Kerajaan Belanda
“Jika hal-hal tersebut belum terpenuhi maka penetapan kelas standar belum bisa menciptakan program JKN yang adil,” tandasnya.
Laksono dan tim peneliti mengupayakan adanya perbaikan lewat transformasi kepada pemerintah, berupa hasil penelitian, perluasan sebaran informasi hasil penelitian melalui media massa.
Selain itu, juga merespon isu-isu JKN terkini yang berkaitan dengan UU SJSN dan UU BPJS, serta memberikan saran kepada pengambil kebijakan.
“Untuk mencegah gotong royong yang terbalik, diperlukan kebijakan strategis, seperti ketegasan dalam level UU terkait dana PBI yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat miskin.”
“Kemudian penting adanya peran dari pemda di semua aspek kaitannya dengan JKN, termasuk masalah defisit, supaya perbaikan tata kelola dan manajemen bisa terwujud,” jelas Laksono. (Kn/-Th)
Baca juga: KAGAMA Jabar Pasang Canthelan untuk Warga Terdampak Covid-19 di Bekasi
