KAGAMA.CO, BULAKSUMUR – Dampak krisis keuangan 1997/1998 hingga saat ini masih terasa.
Hal ini menjadi motivasi Prof. Dr. Dato’ Sri Tahir, MBA untuk menelusuri apa yang terjadi pada saat itu, terutama pada kebijakan penyelamatan perbankan.
Hal tersebut ia tuangkan dalam disertasinya yang berjudul Studi Ekonomi Kelembagaan Baru dan Kepemimpinan: Studi Kasus Kebijakan Penyelamatan Perbankan pada Krisis Moneter 1997/1998.
Kebijakan penyelamatan perbankan pada krisis moneter secara lebih jelas disampaikan dalam Ujian Terbuka Sekolah Pascasarjana UGM pada Jumat (30/8/2019), di Gedung Sekolah Pascasarjana UGM.
Acara tersebut dihadiri oleh Dekan Sekolah Pascasarjana Prof. Ir. Siti Malkhamah , M. Sc., Ph.D, Tim Promotor Prof. Wihana Kirana Jaya, M.Soc.Sc., Ph.D, Prof.Dr.Muhadjir Darwin, MPA, dan Dr. Soc. Pol. Agus Heruanto Hadna, M.Si., Tim Penilai Dr. Paripurna Poerwoko Sugarda, S.H., M.Hum., LL.M dan Dr. Pande Made Kutanegara, M.Si., serta Tim Penguji Mulyadi Soemarto, MPP, P.hD. dan Prof.Dr.Djokosantosa Moeljono.
Baca juga: Kementerian PUPR Optimis Jalankan Visi Misi Presiden dan Realisasikan Pemindahan Ibu Kota
Di samping itu telah hadir juga beberapa tokoh penting yaitu, Rektor UGM Prof.Panut Mulyono, M.Eng, D.Eng., Kepala BMKG sekaligus mantan rektor UGM Prof. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D, Jenderal TNI Dr. H. Moeldoko, S.I.P., Rektor Universitas Andalas Prof. Yuliandri, dan Rektor Universitas Airlangga Prof. Dr. Mohammad Nasih, SE., MT., Ak., CMA.,.
Kebijakan penyelamatan perbankan melalui Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menurut Tahir tidak efektif, karena kelembagaan ekonominya lemah.
Bagi Tahir, persoalan ini menarik untuk dikaji dari perspektif teoritik New Institutional Economics (NIE).
Tahir memaparkan beberapa hasil penelitiannya.
Pertama, institusi informal memberikan dampak buruk terhadap efektivitas institusi formal.
Baca juga: Soal Ekonomi Digital, Indonesia Perlu Buat Regulasi Khusus
