Presiden Tunjuk Mantan PM Inggris sebagai Penasihat Pemindahan Ibu Kota Negara

60
Presiden Joko Widodo berbincang dengan mantan PM Inggris Tony Blair dan CEO SoftBank Masayoshi Son di Istana Merdeka, Jakarta. Foto: Setkab
Presiden Joko Widodo berbincang dengan mantan PM Inggris Tony Blair dan CEO SoftBank Masayoshi Son di Istana Merdeka, Jakarta. Foto: Setkab

KAGAMA.CO, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menunjuk mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair dan CEO SoftBank Masayoshi Son sebagai Penasihat Pemindahan Ibu Kota Negara.

Hal itu disampaikan Presiden saat menerima kunjungan delegasi Institute for Global Change yang dipimpin Tony Blair dan Masayoshi Son di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (28/2/2020).

“Terima kasih telah menerima tawaran untuk menjadi Penasihat Pemindahan Ibu Kota Negara.”

“Saya yakin kerja sama yang kuat ini akan lebih lanjut mendukung pembentukan ibu kota baru yang modern dan ramah lingkungan,” tutur alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tersebut.

Dalam pertemuan dan perbincangan santai di beranda Istana Merdeka, Presiden bersama Tony Blair dan Masayoshi juga membahas pembangunan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur.

“Kami membahas dua hal, kami berbicara mengenai tim keuangan dan masalah populasi.”

“Saya pikir kedua hal tersebut sangat penting terkait proyek ibu kota baru,” ungkap Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Apresiasi Ekonomi Digital Indonesia, Presiden Jokowi Curhat Soal Iklan Penggemuk Badan

Sementara itu Tony Blair merasa senang atas kesempatan membahas rencana pemindahahan Ibu Kota Negara Indonesia bersama Presiden Joko Widodo.

”Saya pikir itu adalah visi luar biasa yang dimiliki Bapak untuk negara ini saat memutuskan memindahkan ibu kota negara,” ujar Tony seperti dikutip Sekretariat Kabinet.

Menurutnya, suatu kegembiraan menjadi bagian dari pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia.

“Di dunia luar juga akan merasa bersyukur atas semua inspirasi yang telah diberikan ini,” ucap Tony.

Tony Blair, yang bernama lengkap Anthony Charles Lynton Blair, diusung Partai Buruh menjadi Perdana Menteri Inggris dengan masa jabatan dari Mei 1997 hingga Juni 2007.

Terkait teknis pelaksanaan pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia, diskusinya dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

“Saya pikir setelah ini maka teknis akan Anda diskusikan dengan tim saya, Pak Luhut bertanggung jawab dalam diskusi tersebut,” kata Presiden kepada Tony Blair dan Masayoshi Son.

Tunjuk Tiga Konsultan Asing

Selepas Tony Blair dan Masayoshi Son berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo beserta jajarannya, Menko Luhut menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia telah menunjuk tiga perusahaan asing menjadi konsultan pembangunan ibu kota baru.

Ketiga konsultan tersebut diputuskan oleh Pemerintah Indonesia dan Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota Baru.

Ketiga konsultan yang dipilih, yakni McKinsey, Nikken Sekkei, dan Aecom.

“McKinsey ini ditunjuk oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Nikken Sekkei dipakai Masayoshi Son, dan Aecom dari Amerika Serikat (AS),” jelas Luhut.

Baca juga: Kisah Agung, Wisudawan Terbaik Fakultas Geografi yang Punya Cita-cita Berseberangan dengan Keinginan Ortunya

Menurut Luhut, Aecom dan Nikken Sekkei akan menjadi konsultan desain pembangunan ibu kota, sedangkan McKinsey menjadi konsultan dalam pembentukan master plan ibu kota baru.

“Mereka memiliki pengalaman dalam membuat desain kota-kota besar sehingga nanti desainnya akan benar-benar detail,” ucap Luhut.

Kendati telah memilih tiga perusahaan asing sebagai konsultan, Menko Luhut memastikan bahwa pemenang sayembara desain ibu kota baru akan tetap ikut serta dalam merancang ibu kota negara.

Sebelumnya Pemerintah Indonesia telah menetapkan desain dengan judul Nagara Rimba Nusa sebagai pemenang Lomba Gagasan Desain Kawasan Ibu Kota Negara.

Konsep itu ditawarkan oleh tim Urban+ dengan membawa keseimbangan antara tata kota modern, pembangunan manusia, sifat manusia, dan kelestarian alam.

Presiden Joko Widodo telah menetapkan lokasi ibu kota baru pada pertengahan tahun lalu.

Ia memilih Kecamatan Samboja, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kecamatan Sepaku Semoi, Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur.

Guna merealisasikan rencana tersebut, pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp466 triliun. (Josep)