BOGOR, KAGAMA. Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin (29/5/2017), mengumpulkan seluruh jajarannya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Dalam sidang kali ini, pemerintah membahas mengenai tindak lanjut persiapan jelang Idul Fitri 1438 H dan pemantauan harga bahan pokok jelang hari raya umat Islam tersebut.
“Persiapan Idul Fitri, baik yang berkaitan dengan kelancaran mudik, moda transportasi, stok BBM, harga-harga bahan pokok, semuanya agar betul-betul di lapangan dikontrol, dicek. Agar kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan tidak terjadi,” ucap Presiden.
Presiden juga mengingatkan jajarannya untuk segera mencari solusi atas sejumlah permasalahan yang masih perlu diperbaiki.
“Apabila ada hal yang masih kurang, agar dalam waktu yang masih satu bulan ini bisa dikejar untuk diselesaikan,” tuturnya.
Satu hal lain yang turut dibahas Kepala Negara bersama dengan seluruh jajarannya hari ini ialah mengenai perekonomian nasional. Sebagaimana diketahui, belum lama ini, lembaga pemeringkat Standard and Poor’s (S&P) telah memberikan kepada Indonesia predikat layak investasi. Hal ini kembali disinggung oleh Presiden dan meminta jajarannya untuk dapat menindaklanjuti capaian tersebut.
“Saya minta ada tindak lanjut sehingga efek positif itu tidak hanya dinikmati pada investasi di portofolio, di saham. Tapi efek positif yang lain itu juga bisa mendorong sektor riil untuk menumbuhkan perekonomian kita. Karena kepercayaan ini, memperlihatkan kemampuan kita dalam mengelola ekonomi, baik kelola fiskal, kelola moneter kita,” ujar Kepala Negara.
Oleh karenanya, Presiden meminta agar seluruh kementerian yang terkait dengan sektor riil turut mendorong pergerakan sektor ini.
“Tapi yang paling penting adalah mendorong efek positif dari investment grade betul-betul dirasakan oleh rakyat,” tutur Presiden Joko Widodo.
Meski demikian, Presiden mengingatkan masih adanya ganjalan masuknya arus uang, modal, dan investasi ke Tanah Air. Oleh sebab itu, Presiden meminta Menko Perekonomian agar melihat secara rinci sekaligus memperbaiki hal-hal yang berkaitan dengan arus investasi, utamanya perizinan.
“Agar perizinan yang menghambat bisa disederhanakan sehingga arus masuk investasi tidak terganggu karena kerumitan di bidang perizinan,” katanya.
Apalagi saat ini masih banyak peraturan setingkat kementerian yang dinilai mempersulit jalannya arus investasi.
“Peraturan Menteri (Permen) cegah jangan sampai keluar. Kalau sampai harus keluar, bicarakan dulu dalam rapat terbatas. Saya melihat masih banyak kementerian mengeluarkan Permen-Permen baru yang akan memperumit kita sendiri,” tutur orang nomor satu di Indonesia tersebut.
Tak lupa, Kepala Negara juga menyampaikan agar situasi stabilitas politik dan keamanan Tanah Air disampaikan kepada investor. Mengingat penjelasan tersebut penting sebagai bahan pertimbangan para investor.
“Kalau diberikan penjelasan, mereka (investor) juga akan bisa menerima. Saya kira diterangkan secara simpel, setiap tahun negara kita mempunyai perhelatan Pilkada yang mau tidak mau, pasti sedikit menghangatkan situasi politik kita,” ujar Presiden.
Kemudian berkaitan dengan larangan terbatas, Presiden meminta jajarannya untuk meninjau kembali tujuan dan fungsi larangan terbatas. Larangan yang dikeluarkan harus tetap diawasi dan dapat memberikan manfaat bagi negara.
“Apakah masih diperlukan larangan terbatas? Apakah langsung kita masuk? Langsung penggantian dari kuota langsung masuk ke tarif? Ini akan lebih memudahkan pengawasannya dan tentu saja akan lebih menaikkan sisi penerimaan dari negara,” ucap Presiden mengakhiri pengantarnya.
Sumber : Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
