PNPM Mandiri Perdesaan Masih Relevan untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

87
Keterlibatan pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan begitu penting.(Foto: desamodern.com)
Keterlibatan pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan begitu penting.(Foto: desamodern.com)

KAGAMA.CO, BULAKSUMUR – Sampai saat ini keterbelakangan, ketidakberdayaan, dan kemiskinan masih menjadi karakteristik umum masyarakat perdesaan. Gejala sosial ekonomi ini berkaitan erat dengan jumlah pendapatan masyarakat.

Sementara itu, tingkat kesejahteraan masyarakat diukur dari pendapatan perkapita. Angka kemiskinan yang tinggi mengindikasikan pendapatan riil perkapita rendah. Masalah ini umum terjadi di negara berkembang, salah satunya Indonesia.

Pemerintah dalam permasalahan ini, mempunyai tugas besar untuk memperbaiki kesejahteraan sosial masyarakat, melalui model pembangunan pengentasan kemiskinan. Salah satu model pembangunan yang pernah dilaksanakan yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan oleh Bappenas RI pada tahun 2007.

Program ini meliputi tiga komponen, yakni bantuan modal usaha untuk pengembangan, bantuan pendampingan dan bantuan pembangunan prasarana Pendukung Desa Tertinggal (PDT). PNPM berakhir pada tahun 2013.

“Telah banyak capaian-capaian yang dinikmati masyarakat. Setelah ini penting bagi masyarakat untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi PNPM Mandiri terhadap tingkat kemiskinan,” tulis Rusman dalam tesisnya yang berjudul Evaluasi Dampak Implementasi PNPM-Mandiri Perdesaan Terhadap Tingkat Kemiskinan Pedesaan di Indonesia tahun 2018.

PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan bantuan dana sebesar 1 miliar hingga 3,5 miliar per kecematan, tergantung jumlah penduduk dan tingkat kemiskinannya.

Dalam penggunaan dana, masyarakat perlu terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian yang direalisasikan dengan sistem musyawarah bertahap. Mulai dari musyawarah kelompok, musyawarah dusun, musyawarah desa, musyawarah antar desa, dan terakhir musyawarah tertinggi.