Baca juga: Pendanaan Startup Berisiko, Pemerintah Perlu Tingkatkan Pengawasan
Namun, menurut Adiningsih solusinya tidak cukup jika hanya sebatas itu.
Perlu ada penerapan kebijakan baru terkait sistem keamanan penggunanya yang belum lama ini diperkenalkan oleh Facebook.
Adiningsih memaparkan kebijakan sistem keamanan tersebut yang memungkinkan pengguna dengan mudah melakukan desain ulang pengaturan menu, mengontrol data, dan mengunduh data milik sendiri.
Poin terakhir artinya, pengguna diberi kemudahan untuk mengelola informasi dengan lebih aman, misalnya menghapus historis dari situs.
Di samping itu, ada pula pengaturan ulang syarat dan ketentuan.
“Akan lebih baik jika semua penyelenggara sistem dan transaksi elektronik bisa melakukan hal yang sama, demi keamanan data pribadi pengguna,” tulis Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu.
Di samping itu, penting juga untuk memaksimalkan peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sebagai lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan seluruh fungsi di bidang persandian, keamanan informasi, pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, serta keamanan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi. (Kinanthi)
Baca juga: Seminar Nasional III pra-Munas KAGAMA Soroti Kesehatan Indonesia Hadapi Revolusi Industri 4.0
