Mengatasi hal itu Riyadi mengungkapkan, “Itu tidak mudah. Butuh banyak cara dan metode. Kalau saya pengalaman sebagai sekretaris panitia khusus (pansus) undang-undang kadang masuk ke berbagai aktor kebijakan, disuatu pansus kan ada vocal point, kita berbicara ke mereka agar arah pembicaraan bisa berfokus ke tujuan kebijakan.  Bisa juga melalui pimpinannya. Intinya kita mencari jalan keluar dari benturan itu dengan berbagai lini dan berbagai aktor.”

Mengkritisi jalannya kebijakan saat ini, Riyadi menyayangkan beberapa hal. Disatu sisi ditingkat formulasi kita masih membutuhkan evident base atau data bukti sesuai fakta yang perlu ditingkatkan, di tahap implementasi pun masih lemah karena tidak sungguh-sungguh dan tidak konsisten. Tahap evaluasi kebijakan juga dirasa lemah karena pemerintah hingga saat ini jarang melakukan evaluasi. “Seharusnya jika evaluasi gagal tidak lalu ganti kebijakan lagi dan menempuh proses dari awal lagi. Mestinya kan diberi treatment atau dibenahi dibagian mananya, tidak harus dari awal,” jelas Riyadi.

Di akhir wawancara Riyadi berharap agar kebijakan Indonesia semakin maju kualitasnya dan membaik pelaksanaan hingga akhir. Dibutuhkan berbagai aktor untuk meningkatkan kualitasnya, termasuk analis kebijakan. Harus ada perbaikan juga suatu kebijakan dari proses perencanaan, pelaksaan, hingga evaluasinya.

“Membicarakan analis kebijakan sebenarnya bisa menjadi diskusi yang panjang sekali. Tapi, ini singkat saja, lain waktu disambung lagi ya,” ucap Riyadi sambill tersenyum. [Ashilly Achidsti]