Burhan menyebutkan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan dengan sasar sertifikat Hak Tanggungan yang dilakukan melalui parate eksekusi maupun melalui fiat eksekusi telah memberikan kepastian hukum. Kendati begitu, dalam pelaksanaannya sering tertunda karena adanya gugatan perlawanan sehingga perlindungan hukum bagi para pihak terganggu. Antara lain kreditor tidak mendapatkan pelunasan piutangnya, debitor belum bisa melunasi hutang kepada kreditor, penjamin masih ikut bertanggungjawab pelunasan hutang debitor.
“Secara umum peraturan perundang-undangan telah memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak. Namun kedepan perlu diperhatikan penguatan beberapa prinsip,” katanya.
Prinsip tersebut antara lain lelang tidak boleh ditunda jika persyaratan telah lengkap, harus disegerakan dan diprioritaskan, dan objek jaminan dapat dilelang jika debitor cidera janji. Selain itu juga prinsip jika sebelum objek jaminan dilelang, diebitor diberikan hal terlebih dulu dengan batas waktu tertentu untuk menjual sendiri objek Hak Tanggungan tersebut atas persetujuan kreditor pemegang Hak tanggungan.
“Prinsip lain, jika debitor masih menguasai objek lelang Hak Tanggungan yang telah dijual melalui lelang umum sesuai ketentuan hukum yang berlaku dapat dipidanakan dan dikenakan denda,”imbuhnya.
Diakhir pemaparannya, Burhan menegaskan kembali perlunya penguatan badan dan penyempurnaan peraturan lelalng eksekusi Hak Tanggungan. Dengan demikian proses penyelesaian lelang suatu kredit macet bisa terjamin. Disamping itu juga berjalan mudah, efisien dan benar-benar memberikan perlindungan hukum bagi para pihak terkait. (Humas UGM/Ika)
