Baca juga: KAGAMA Peternakan Dilantik di Kandang Ayam, Berikut Susunan Pengurusnya
Menurutnya, inilah salah satu dari cerminan politik identitas di dalam kehidupan berbangsa di Indonesia.
Meskipun begitu, kata Munjid, jika ditelusur secara teoretis, politik identitas tidak selalu bermakna negatif.
“Dalam konteks hari ini, politik identitas lebih sering dimaknai secara negatif,” kata Munjid.
“Dulu, politik identitas merujuk pada pengelompokan politik untuk memperjuangkan hak-hak kaum terpinggir dan tertindas,” jelas peneliti di Pusat Agama dan Lintas Budaya (CRCS) UGM ini.
Kata Munjid, istilah politik identitas ini muncul sekitar 1960 sampai 1970-an.
Baca juga: Cerita Ari Dwipayana Koordinatori Staf Khusus Milenial Sampai Siapkan Pidato Presiden
Yakni ketika gelombang pergerakan hak warga sipil (civil rights movement) bergeliat di Amerika Serikat.
Kala itu, orang kulit hitam Amerika berjuang untuk mendapatkan hak yang sama di mata hukum.
Pria kelahiran Cilacap ini juga menyebut bahwa feminisme dan gerakan orang Maori di Selandia Baru merupakan bagian dari politik identitas.
Dalam hal ini, politik identitas bertumpang tindih dengan populisme.
Untuk diketahui, populisme adalah gerakan atas nama rakyat untuk melawan penguasa yang korup.
Baca juga: KAGAMA Sumut Belajar Membangun Manajemen Kinerja Pegawai Lewat Pojok KAGAMA
