Peneliti PSKK UGM Soroti Kapasitas Penduduk dan Pengelolaan Konflik di Ibu Kota Baru

51
Ada kekhawatiran akan muncul perseteruan dan kecemburuan sosial di wilayah ibu kota baru, orang lokal bisa tidak punya andil terhadap wilayahnya. Foto: Kinanthi
Ada kekhawatiran akan muncul perseteruan dan kecemburuan sosial di wilayah ibu kota baru, orang lokal bisa tidak punya andil terhadap wilayahnya. Foto: Kinanthi

KAGAMA.CO, BULAKSUMUR – Lokasi pemindahan ibu kota baru telah diresmikan, yakni di sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan sebagaian Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.

Ada dua fakta menarik yang penting diperhatikan pasca diputuskannya lokasi ini,  yakni fakta demografi dan sosio-antropologisnya.

Tinjauan kritis ini dibahas dalam diskusi bulanan Policy Corner oleh Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan (MDKIK), pada Selasa (17/9/2019) di Gedung Masri Singarimbun UGM.

Dua pembicara yang hadir merupakan peneliti dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM yaitu, Dr. Sukamdi, M.Sc dosen Departemen Geografi dan Ilmu Lingkungan dan Dr. Setiadi, M.Si Departemen Antropologi Budaya.

Baca juga: KAGAMA Kalimantan Timur Siap Bantu Pemerintah Bangun Ibu Kota Baru

Pemerintah sejatinya akan merealisasikan pembangunan pusat administrasi atau pusat pemerintahan baru.

Kali ini Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi sorotan, karena para akademisi menduga sebagian besar wilayah ibukota baru akan berada di lokasi ini.

Kedua pembicara sepakat bahwa ibu kota memang harus pindah dan Kalimantan Timur merupakan wilayah yang tepat untuk dijadikan lokasi.

Dipaparkan oleh Sukamdi, secara administratif PPU lebih sederhana, lokasi cukup strategis dan relatif bebas bencana.

Baca juga: Kementerian PUPR Optimis Jalankan Visi Misi Presiden dan Realisasikan Pemindahan Ibu Kota