Baca juga: Antisipasi yang Perlu Dilakukan Pemerintah dan Relawan Terhadap Dampak Covid-19
Tampaknya Indonesia memang sudah memutuskan mengambil double codes dalam membicarakan isu Covid-19.
Oleh sebab itu, kata dia, jika kita bicara soal masalah kesehatan, maka secara tidak langsung akan menyinggung infrastruktur penunjang, kesiapan rumah sakit, tenaga medis, APD, hingga perilaku yang tepat secara klinis untuk diedukasi ke masyarakat.
Di sisi lain, isu ekonomi harus berjalan cepat, yaitu meminimalkan distruksi sosial yang sering terjadi dalam pandemi, proteksi pekerjaan, tourism, dan penyelamatan warga terdampak.
Respon bersamaan terhadap isu kesehatan dan ekonomi, kata Hermin, memiliki risiko.
Untuk itu, pemerintah atau relawan perlu memahami karakter komunikasi publik yang dibutuhkan dalam situasi pandemi.
Baca juga: Apoteker Alumnus UGM Jelaskan Cara Bikin Hand Sanitizer dengan Takaran Tepat
Pertama, ada komunikasi risiko. Sebelum pandemi terjadi, kita perlu mempersiapkan respon yang cepat, transparan, dan mudah diakses.
Kedua, komunikasi krisis. Kita dituntut untuk mengendalikan secara strategis dan membingkai persepsi publik untuk mengikuti anjuran.
Komunikasi harus dengan jujur, akurat, tidak bias, tepat, cepat, dan komprehensif.
Dalam komunikasi krisis Covid-19, ada kelompok yang disebut The Worried Well. Mereka tidak langsung terdampak, tetapi memiliki tingkat kecemasan yang tinggi.
“Di beberapa kasus, kelompok ini menambah beban kapasitas medis. Untuk itu diperlukan secondary influence system yang menangani kelompok ini.”
Ketiga, komunikasi emergency. Pemerintah menjamin publik tetap mendapat informasi, serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap kemampuan organisasi yang relevan untuk mampu menangani masalah.
“Sayangnya, di Indonesia masyarakat harus menggunakan ketiga cara komunikasi ini secara bersamaan, sehingga respon komunikasinya harus khusus,” jelasnya. (Kn/-Th)
Baca juga: Guru Besar Fakultas Farmasi UGM Jelaskan soal ACE2, Pintu Masuk Virus Corona Menginfeksi Tubuh
