KAGAMA.CO, JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi beserta beberapa stakeholder terkait melakukan konferensi pers terkait kecelakaan KM Sinar Bangun 5 yang terjadi di Perairan Danau Toba.

Dalam keterangannya, pemerintah akan berkomitmen untuk sekuat tenaga mencari korban yang hilang, melakukan reformasi pada peraturan yang berlaku, dan melakukan investigasi terhadap pihak-pihak terkait apabila ada suatu pelanggaran peraturan yang dilakukan.

“Kami sampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk, pertama, sekuat tenaga untuk mencari korban-korban yang hilang. Kemudian kedua kami berniat untuk melakukan suatu perbaikan dan reformasi terhadap peraturan yang berlaku.”

“Dan terakhir akan melakukan investigasi, terhadap pihak-pihak apabila ada suatu pelanggaran terhadap peraturan yang ada,” tutur Menhub Budi Karya dalam acara Konferensi Pers terkait kecelakaan KM Sinar Bangun 5 yang terjadi di Perairan Danau Toba, bertempat di Posko Tingkat Nasional Angkutan Lebaran Kementerian Perhubungan, Rabu (20/6/2018).

Saat ini pemerintah beserta stakeholder terkait seperti Basarnas, KNKT, Kepolisian, TNI, dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sudah melakukan pembagian tugas dengan membentuk beberapa tim untuk menangani kecelakaan ini.

Tim-tim ini terbagi menjadi : Tim pendaftaran orang hilang yang terindikasi sebagai penumpang, tim pencarian dan pertolongan, tim pencari fakta penyebab kecelakan, tim penanganan korban yang meninggal dunia maupun selamat, tim pemulangan korban, dan tim media center.

“Saya sampaikan kami ada beberapa tim, diantaranya ada tim pencarian itu dibawah Basarnas, tim penelusuran itu dibawah KNKT. Ketua KNKT masih di sana, besok saya akan temui dan kita akan diskusi lebih detail,” jelas Menhub.

Penanganan kasus kecelakaan KM Sinar Bangun 5 akan dilakukan selama tujuh hari, dan akan ditambahkan tiga hari lagi jika memang masih dirasa kurang cukup. Di lokasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun sudah menyiapkan dapur umum.

“Penanganan ini akan kami lakukan selama tujuh hari, jika dianggap diperlukan akan ditambah lagi 3 hari. Pemkab Simalungun juga sudah menyiapkan dapur umum di lokasi,” ujar Menhub Budi Karya.

Sementara sampai siang tadi dilaporkan bahwa total korban kecelakaan kapal yang sudah ditemukan sebanyak 22 orang, sebanyak empat korban meninggal dunia.

“Korban yang diselamatkan 21, meninggal dunia tiga korban dan sedang dilakukan indentifikasi oleh Polda,” kata Menhub

“Ada tambahan korban yang ditemukan jam 14.20 tadi satu orang wanita, meninggal dunia. Jaraknya kurang lebih 3-5 km. Jadi empat korban meninggal itu ditemukan antara 3-4 km dari titik koordinat pertama ditemukan korban,” tambah Ketua Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Muhammad Syaugi.

Penanganan pasca kecelakaan yang dilakukan saat ini adalah akan dilakukan peningkatan kualitas keselamatan seluruh operator kapal motor pelayaran di Danau Toba, seperti pemberian 5000 life jacket dari Kementerian Perhubungan kepada operator kapal motor, melakukan audit keselamatan terhadap semua kapal yang beroperasi di Danau Toba, dan akan dilakukan renovasi kualitas dermaga dan infrastruktur pada lima dermaga di Danau Toba yaitu di Dermaga Ambarita, Ajibata, Simanindo, Tigaras, dan Muara.

“Untuk penanganan pasca kecelakaan, sepakat akan dilakukan peningkatan kualitas keselamatan seluruh operator kapal motor pelayaran di Danau Toba. Kemudian dari Kemenhub akan memberikan 5000 life jacket kepada operator kapal motor, melakukan audit keselamatan terhadap semua kapal yang beroperasi di Danau Toba, dan akan dilakukan renovasi kualitas dermaga dan infrastruktur pada lima dermaga di Danau Toba,” ungkap Menhub.

Menyusul kejadian kecelakaan yang terjadi, saat ini kapal-kapal yang berlayar di Danau Toba belum diperbolehkan berlayar sampai dengan aspek keselamatan terpenuhi. Kecuali Kapal Roro Sumut 1 dan Sumut 2.

“Sampai saat ini kapal belum diperbolehkan berlayar sampai dengan aspek keselamatan terpenuhi. Kecuali Kapal Roro Sumut 1 dan Sumut 2 untuk kegunaan pertolongan,” pungkas Menhub Budi Karya.

 

Sumber : Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan