Pakar UGM Bicara Soal Pemindahan Ibu Kota Negara

363
Ada dua jenis model pemindahan yang dapat dipilih.(Foto: detiknews.com)
Ada dua jenis model pemindahan yang dapat dipilih.(Foto: detiknews.com)

KAGAMA.CO, BULAKSUMUR – Wacana pemindahan Ibu kota negara kembali santer diperbincangkan setelah Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas, Senin (29/04/2019).

Isu tersebut bukanlah isu baru, mengingat presiden pertama Indonesia, Soekarno, pernah mengungkapkan keinginannya memindahkan Ibu kota pada 1957 silam.

“Kota Jakarta yang selama ini menjadi ibu kota negara Indonesia sudah tidak mampu lagi menampung dan mendukung aktivitas masyarakat secara layak. Jakarta sudah over-populasi,” terang Dekan Fakultas Geografi UGM Prof. Dr. rer.nat. Muh Aris Marfa’i, M.Sc., saat dihubungi Kagama.

Urgensi pemindahan

Argumen tersebut dikuatkan adanya data bahwa Jabodetabek adalah wilayah nomor 5 dari 10 kota dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Menurut pakar kependudukan UGM Dr. Sukamdi, M.Sc., secara ekonomi, kontribusi Jabodetabek terhadap PDB bahkan kurang dari 25 persen.

Kondisi tersebut diperparah dengan kerentanan Jakarta akan bencana banjir dan kemacetan. Oleh sebab itu, isu pemindahan ibu kota perlu dipertimbangkan kembali menjadi pilihan alternatif.

Dr. Luthfi Muta’ali, S.Si., M.T., Dosen Geografi Pembangunan Fakultas Geografi UGM, mengatakan bahwa pemindahan ibu kota perlu dilakukan untuk melakukan proses keseimbangan dan keadilan pembangunan bagi seluruh rakyat dan wilayah Indonesia.

“Fakta Ketimpangan wilayah dan sosial di Indonesia sudah berlangsung lama, sistemik dan bahkan akut. Dari zaman kemerdekaan hingga sekarang tidak semakin merata, justru timpang,” paparnya.

Mutaa’ali kemudian memberikan solusi ekstrem yang bisa ditempuh melalui revolusi spasial dengan jalan memindahkan ibu kota.

Ketimpangan ini semakin diperparah dengan kondisi orientasi pergerakan orang dan barang yang hanya di Jawa. Menurutnya, hal ini juga akan menciptakan lemahnya integrasi regional.

Kondisi ini menurutnya membuat daerah maju semakin maju, dan daerah tertinggal semakin tertinggal. Hal ini juga mengakibatkan inefisiensi sosial ekonomi karena semua penjuru Nusantara harus menuju ke satu tempat.