Baca juga: Ari Dwipayana: New Normal Bukan Kembali Normal
Prinsip penting yang dilakukan adalah “a Covid-19 Safe productive society”, masyarakat produktif, aman dari Covid-19.
Retno merasa perlu menegaskan hal ini karena kadang ada orang yang menghilangkan kata ‘aman’, sehingga seolah pemerintah hanya mengejar aspek ekonominya saja.
“Jadi nawaitunya pemerintah tidak akan mempertukarkan dua pilihan, antara ekonomi atau kesehatan. Tetapi, produktif namun aman dari Covid-19. Sehat dan produktif,” ungkap lulusan Ilmu Hubungan Internasional UGM tahun 1985 ini.
Jikalau setelah ekonomi dibuka lalu jumlah kasus baru meningkat lagi, maka bukan hal yang tidak mungkin pemerintah memutuskan melakukan pembatasan sosial lagi.
“Tentu kita tidak inginkan hal itu, kita balik lagi. Oleh karena itu kita perlu lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Disiplin sangat diperlukan agar kegiatan ekonomi sedikit demi sedikit bisa dilakukan yang tetap aman Covid,” ujar Retno.
Baca juga: Tiga Prediksi yang Mungkin Bisa Terjadi Setelah Pemerintah Terapkan Kebijakan New Normal
Bicara soal penutupan perbatasan Indonesia untuk warga asing, Retno belum bisa memastikan kapan dibukanya perbatasan ini.
Pemerintah akan melihat lebih dulu situasi penyebaran Covid-19 di Indonesia dan trennya secara global.
“Pintu masuk kita saat ini hanya terbuka bagi WNI dan WNA yang dikecualikan. Sesuai dengan aturan Permenkumham nomor 11 tahun 2020, WNA, misalnya seperti diplomat dan pemegang kartu KITAS boleh masuk,” jelas perempuan kelahiran 1962 ini.
Demikian juga dengan negara-negara lain, tidak semuanya membuka kunjungan dari negara asing.
Namun, beberapa negara sudah membicarakan soal Essential Business Travel Bubble, sebuah strategi pembukaan aktivitas ekonomi yang mengkesampingkan turis secara keseluruhan.
Baca juga: Ketua KAGAMA Farmasi Jelaskan Cara agar Indonesia Lepas dari Ketergantungan Alat Kesehatan Impor
