Menhub Tekan Biaya Sistem Tol Laut dari Berbasis Angkutan Jadi Berbasis Kontainer

72
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berpendapat bahawa upaya penekanan biaya ini nantinya dapat menambah intensitas kapal tol laut di suatu daerah.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berpendapat bahawa upaya penekanan biaya ini nantinya dapat menambah intensitas kapal tol laut di suatu daerah.

KAGAMA.CO, JAKARTA – Dalam upaya untuk lebih mematangkan program tol laut yang sudah berlangsung dan berhasil menekan disparitas harga khususnya di wilayah Indonesia Timur, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi dalam waktu dekat berencana akan merubah sistem tol laut.

Menhub menilai sistem tol laut nantinya akan dirubah dari berbasis pada angkutan dirubah menjadi berbasis kontainer.

“Jadi kalau kita mau kirim katakanlah kalau kita berbasis angkutan tentunya berapa pun isinya kita harus bayar tetapi kita akan deteksi kota ini berapa, 100 kontainer, 200 kontainer, 50 kontainer, kita akan kirim sesuai volume (kebutuhan) itu,” kata Menhub saat menjadi berbicara di Rapat Koordinasi Kementerian Perdagangan di Jakarta (1/2/2018).

Hal ini dilakukan Menhub karena menurutnya tingkat keterisian angkutan balik belum maksimal. Dengan sistem ini Menhub menyebut lebih dapat menekan biaya pengangkutan.

“Karena angkutan balik kan belum maksimal jadi kita bisa mereduksi cost atas itu. Kira-kira (pengurangan biaya) 30-40% karena uangnya ini bisa kita pakai kegiatan-kegiatan untuk menambah jalur dan menambah intensitas,” jelas Menhub Budi.

Menurutnya, saat ini masih ada daerah yang hanya disandari kapal tol laut dua minggu sekali. Diharapkan dengan upaya penekanan biaya ini nantinya dapat menambah intensitas kapal tol laut di suatu daerah.

Selain merubah sistem tol laut, hal lainnya Menhub akan segera merestrukturisasi pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia agar lebih murah, lebih cepat, dan lebih transparan.

“Kami akan menerapkan DO online, selama ini namanya DO itu dari pintu ke pintu fisik harus hadir ini kan butuh waktu dan juga mengakibatkan tidak government dengan DO online ini bisa berjalan,” ujarnya.

Untuk ini Menhub mengatakan perlu adanya perubahan kebiasaan dan konsistensi pihak-pihak terkait untuk bisa mengaplikasikan sistem DO online ini.

Menhub ingin operasional Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan dengan kapasitas 60% dari total barang yang bergerak di Indonesia, untuk dapat beroperasi tujuh hari dalam seminggu.

Dia berpandangan, dengan waktu operasional Pelabuhan Tanjung Priok lima hari akan berpengaruh pada distribusi barang dari daerah-daerah di sekitar Jakarta.

“Kita ingin sekali memudahkan apabila operasi dari Pelabuhan Priok itu tidak 5 hari tapi 7 hari jadi sekarang ini Sabtu-Minggu barang ada tetapi orang-orangnya tidak aktif. Kita minta aktif semuanya sehingga barang-barang kalau begitu hari Jumat tadinya stop ini barang-barang bisa jalan,” ungkapnya.

Menhub berharap perubahan waktu operasional Pelabuhan Tanjung Priok dari lima hari menjadi tujuh hari ini akan mulai dilaksanakan pada bulan Maret 2018.

“Terkait program tol laut nantinya Kementerian Perhubungan berencana akan mengalihkan beberapa jalur tol laut yang dianggap tidak produktif,” pungkas Menhub Budi Karya.

 

Sumber : Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan