KAGAMA.CO, JAKARTA – Fenomena ojek online masih terus berlanjut. Para pengemudi online khususnya angkutan online menuntut keadilan akan kenaikan tarif.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mendorong aplikator untuk menemukan formula tarif yang sesuai yang pantas dan menguntungkan semua pihak baik aplikator sendiri, pengemudi, maupun masyarakat sebagai konsumen.

Terkait hal ini Menhub secara khusus memberikan perhatian kepada pengemudi online agar mendapat tarif yang sesuai.

“Kita memberikan suatu perhatian yang serius kepada driver artinya tarif ini dilakukan oleh mereka (aplikator) secara sendiri-sendiri, yang harus dilakukan adalah harga itu (ditetapkan) pada harga yang pantas.”

“Harga yg pantas itu adalah suatu harga dimana pengemudi mendapat rejeki yang cukup tapi di konsumen tidak terlalu mahal,” kata Menhub Budi Karya di Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Menhub menjelaskan pihaknya tidak akan melakukan intervensi. Keterlibatan pemerintah terkait persoalan ini adalah sebagai penghubung antara aplikator dan pengemudi.

Saat ini pemerintah memberikan kesempatan kedua pihak untuk berkomunikasi dengan difasilitasi pihak terkait.

“Pemerintah tidak boleh intervensi yang ada adalah kita memberikan kesempatan mereka untuk bicara dihadiri atau difasilitasi oleh YLKI yang mewakili konsumen, dan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Kami sedang menunggu apa yg dihasilkan diskusi itu. Harapannya satu minggu ini kita dapat suatu angka,” kata Menhub.

Menhub juga mengingatkan kepada aplikator agar tidak menentukan tarif di bawah rata-rata sehingga merugikan pengemudi.

“Jangan karena persaingan mereka memberikan diskon, memberikan tarif yang dibawah rata-rata yang membuat driver ini menjadi tidak layak ingat bahwasanya driver ini adalah asset mereka (aplikator), aset kita semua harus kita rawat,” ungkapnya.

Senada dengan Menhub, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi juga menyebut besaran tarif angkutan online nantinya harus adil untuk driver, aplikator, dan konsumen.

Berbagai upaya pun harus dilakukan untuk mencapai hal tersebut seperti adanya diskusi bersama, mempertimbangkan daya beli konsumen, dan memberikan pelayanan yang baik.

“Dalam hal tarif harus ada keadilan tarif untuk driver, aplikator dan konsumen. Tarif harus mencerminkan minimal dua hal. Pertama, soal daya beli konsumen dan kedua adalah pelayanan.”

“Mungkin bisa jadi, aplikator harus duduk bersama dengan driver atau perwakilan untuk menformulasikan tarifnya dan mempertimbangkan pengaruh untuk konsumen dari segi daya beli dan pelayanan,” ujar Tulus.

Menurut Tulus, saat ini hanya pihak aplikator saja yang mengetahui komposisi dan besaran tarif yang ditentukan.

Sebaiknya hal tersebut bisa dirumuskan bersama antara aplikator dan pengemudi online, mengingat saat ini pengemudi online jumlahnya sudah sangat masif.

Dalam hal ini, pemerintah tidak bisa ikut campur karena pengemudi online tidak termasuk angkutan umum.

Tulus menuturkan, ia pernah berdiskusi di Kemenhub dengan Pak Dirjen Perhubungan Darat dan juga dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Intinya bahwa soal tarif bisa diselesaikan bussiness to bussiness (B2B) antara aplikator dan driver tapi memang pemerintah tidak bisa ikut karena ojol bukan angkutan umum.

“Pesan dari KPPU saat itu adalah saat penentuan tarif jangan sampai terjadi pelanggaran tarif sebagaimana diatur dalam UU Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Seperti praktek kartel jadi dua aplikator duduk bersama untuk menentukan tarif bersama itu tidak boleh karena itu melanggar undang-undang tersebut,” jelas Tulus.

Namun Tulus mengakui masalah tarif ini kerapkali menimbulkan pembahasan lebih lanjut dalam Undang Undang Lalu Lintas yang menginginkan motor sebagai angkutan umum.

Secara teknis, motor tidak bisa dikategorikan sebagai angkutan umum dan hal ini berlaku di Indonesia dan seluruh dunia.

“Secara teknis, motor tidak bisa dikategorikan sebagai angkutan umum. Dan itu tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia tidak ada. Sepeda motor itu angkutan orang. Sepeda motor itu hanya sebagai kendaraan pribadi dan itu dengan jarak-jarak tertentu saja bukan tanpa jarak.”

“Kalaupun dijadikan angkutan umum pun itu biasanya kurir untuk pengiriman barang. Seperti di negara Eropa banyak motor yang dijadikan pengantaran barang. Seperti gojek, go send itu bisa dibenarkan sesuai fenomena yang ada. Tapi kalau sebagai angkutan orang ini yang tidak bisa,” ungkap Tulus.

Tulus pun mengharapkan agar pengemudi online mengutamakan keselamatan penumpang dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Hal ini harus didisplinkan dengan cara aplikator memberikan edukasi yang baik kepada driver.

“Masyarakat memang sudah ketergantungan dengan pengemudi online, beberapa hal bisa dibenahi untuk disiplinkan penumpang dan driver.”

“Fakta dilapangan, pengemudi roda dua yaitu pengemudi online dan ojek pangkalan sering melakukan pelanggaran rambu lalu lintas seperti melawan arah, berjalan di atas trotoar, dan lain sebagainya. Harapannya, aplikator bisa memberi edukasi yang cukup baik untuk driver terkait hal ini,” tutur Tulus.

Dia berpandangan, angkutan online yang biasa disebut dengan angkutan modern tidak hanya dilihat dari sisi teknologinya saja namun juga sisi keamanan dan ritme kerja yang diberikan harus sesuai dengan kapasitas pengemudi.

Ritme kerja yang eksploitatif akhirnya dapat mempengaruhi pelayanan bagi konsumen. Hal lainnya adalah jika ada pengaturan zonasi akan membuat lebih teratur dan efektif.

Selain itu, ini juga merupakan momen bagi pemerintah untuk memperbaiki angkutan massal demi memberi kenyamanan bagi publik.

“Ini sebenarnya adalah momen yang baik bagi pemerintah untuk segera memperbaiki akses angkutan umum, karena jawaban terhadap masalah ini adalah kita belum punya angkutan umum yang memadai sehingga muncul angkutan-angkutan alternatif termasuk ojek online.”

“Saya kira dengan fakta tersebut, pemerintah harus secara masif memperbaiki angkutan umum khususnya angkutan massal. Jika berbicara Jakarta, saya kira Jakarta sudah mulai menggeliat, saya lihat seperti adanya pembangunan LRT, Jabodebek, dan lain sebagainya,” pungkas Tulus.

 

Sumber : Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan