KAGAMA.CO, JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta maskapai penerbangan untuk berkontribusi dalam penyerapan sumber daya manusia berkompetensi pada pilot Ab Initio.
Menhub Budi Karya juga meminta seluruh pihak untuk melakukan self correction dalam menghadapi permasalahan banyaknya pilot pemula yang belum mendapatkan pekerjaan.
Hal tersebut dikatakan Menhub saat menghadiri kegiatan upgrading training aeronautical knowledge kepada para pilot Ab Initio di Jakarta, Selasa (23/1/2018).
“Kepada maskapai penerbangan saya minta untuk menerima para pilot Ab Initio, paling tidak mereka magang dulu dalam kurun waktu enam bulan atau satu tahun dengan penghasilan yang tidak maksimal akan tetapi mereka mendapat kesempatan menjadi copilot.”
“Ini dapat menjadi bagian dari proses rekrutmen yang baik, para maskapai penerbangan bisa memilih dari yang magang mana yang baik.” ujar Menhub.
“Kita tidak boleh menutupi ada yang terjadi, di sini ada 600 pilot pemula tidak berkesempatan untuk mendapatkan pekerjaan,” papar Menhub.
“Tentunya ini suatu hal yang menyedihkan bagi saya sebagai Menteri, tetapi saya mengajak semua komponen untuk melakukan perbaikan, melakukan self correction dengan suatu langkah yang progresif dan mungkin sekarang ini sedikit menyakitkan tapi tidak apa-apa.” tutur Budi Karya Sumadi
Lebih lanjut Menhub menjelaskan pertumbuhan jumlah penumpang tidak berbanding lurus dengan kebutuhan jumlah pesawat dan hal ini yang menyebabkan kurangnya penyerapan pilot.
“Sekarang ini pertumbuhan penerbangan kita jumlahnya naik sekitar 7-9% setahun tapi pertumbuhannya ada pada penumpangnya. Jumlah pilot sekarang sekitar 2 ribu sedangkan pertumbuhan pesawatnya hanya 5%,” jelas Menhub.
Melalui kegiatan ini, nantinya akan dipilih sebanyak 200 pilot yang memenuhi standar untuk mengikuti proses seleksi di maskapai penerbangan.
“Nanti dari 600 kita seleksi menjadi 200 atau 300 pilot dan kita didik dan kita salurkan. Harapannya ini bisa berjalan dan kita bisa menyelesaikan ini dengan baik,” pungkas Menhub.
Sumber : Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan
