KAGAMA.CO, JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengingatkan para peserta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk tidak melakukan korupsi ataupun pungli demi menjaga opini WTP yang sudah empat kali berturut-turut diraih Kementerian Perhubungan.

Pernyataan itu dikemukakan Menhub Budi Karya dalam acara Pembekalan KPA di lingkungan kementerian perhubungan di Hotel Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (13/2/2018).

“Saya ingin menyinggung saat ada OTT itu. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan kalian jangan tergoda dengan kenikmatan sesaat,” ujar Menhub dalam pemaparannya.

Menurutnya, anggaran untuk tahun 2018 di Kementerian Perhubungan sudah mengalami peningkatan. Meskipun pagu anggran di tahun 2018 lebih menurun tapi hal tersebut dijadikan agar intropeksi lebih baik lagi, tapi dari sisi penyerapan lebih tinggi di Kementerian Perhubungan.

“Target PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk tahun 2018 akan menjadi Rp9,001 triliun dari tahun sebelumnya Rp7,23 triliun,” tutur Menhub Budi Karya.

Guna mewujudkannya pada akhir Bulan Maret 2018 mendatang kegiatan seluruh strategis sudah dilelangkan, sehingga kalaupun ada yang belum dilelang bisa dilakukan setelah bulan Maret.

“Ya, karena gini kan kalau itu dilelang bulan Maret paling lambat itu satu setengah bulan atau dua bulan berikutnya itu sudah terjadi.”

“Jadi kalau nanti ternyata gagal lelang masih bisa dimungkinkan diulangi lagi pada bulan Mei, dan bulan Juli dan berarti penyerapannya lebih baik, berarti ada investasi, berarti menunjang proses investasi yang ada di Indonesia,” kata alumnus Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada itu.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai target PNBP Tahun 2018 ada berberapa hal antara lain melakukan upaya peningkatan kapasitas dan volume pelayanan transportasi, meningkatakan monitoring dan evaluasi terhadap pemungutan PNBP melalui sistem pembayaran secara elektronik.

Selain itu, meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal baik aspek administratif maupun teknis, serta menggali potensi yang dapat menghasilkan PNBP melalui konsesi dan optimalisasi pemanfaatan.

“Melaksanakan sesuai dokumen, esensinya adalah bagaimana rencana itu dibuat dengan baik. Perhatikan benar rencana itu dibuat dengan baik. Bagaimana pelabuhan apakah runway atau fungsi perhubungan yang lain memang dibutuhkan untuk masyarakat dan konektivitas,” jelas Menhub Budi di hadapan para peserta.

Menhub pun menyampaikan untuk melakukan e-monitoring untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap anggaran di Kementerian Perhubungan serta meningkatkan kapasitas pengawasan dan pengendalian internal untuk menggali potensi dengan pemanfaatan aset sehingga PNBP di tahun 2018 menjadi lebih baik.

“Saya akan berikan reward kepada 10 Kepala Kantor terbaik jika berhasil melakukan kenaikan PNBP secara signifikan.”

“Saya tekankan juga untuk menjaga komitmen dan mengadministrasikan semua dokumen serta dalam pemeriksaan BPK harus kooperatif sebagai tindak lanjut rekomendasi yang baik,” pungkas Menhub Budi Karya.

 

Sumber : Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan