KAGAMA.CO, CIPALI – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut ada 3 titik yang harus diwaspadai kemungkinan terjadian antrian kendaraan. Hal ini dikatakan Menhub usai meninjau langsung arus balik dari Kendal hingga ruas Tol Cipali, Senin (18/6/2018).

“Fakta yg ada di lapangan kemungkinan antrian itu satu di Jembatan Kalikutho, yg kedua di gate (gerbang tol) Kertasari, yang ketiga di Tol Cipali ini. Tapi dari ketiganya itu mungkin Tol Cipali yang paling harus di manage secara baik,” kata Menhub di rest area 229 B ruas Tol Kanci – Pejagan.

Dikatakan Menhub terkait kondisi ini pihak Kepolisian memiliki kewenangan penuh di lapangan untuk melakukan diskresi.

“Deskresi yg pertama berkaitan dengan contraflow dan one way, itu bisa dilakukan sewaktu-waktu dan ini sudah dilakukan dan yg kedua yang lebih lugas lagi adalah diskresi untuk membebaskan pembayaran,” ujar Menhub.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi optimistis pemberlakuan one way di Tol Cikampek mampu menerima limpahan dari Tol Cipali hingga arus balik mudik jadi lancar.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi optimistis pemberlakuan one way di Tol Cikampek mampu menerima limpahan dari Tol Cipali hingga arus balik mudik jadi lancar.

Terkait dengan pemberlakuan one way menurut Menhub sangat efektif untuk mengurai kemacetan. Selain itu dengan pemberlakuan one way secara otomatis menambah jumlah rest area pada sisi kiri dan kanan.

Terlebih lagi menurut Menhub dengan pemberlakuan one way pihaknya optimis Tol Cikampek akan dapat menerima limpahan kendaraan dari Tol Cipali.

“Ini suatu pola atau suatu cara yang efektif apabila terjadi kemacetan di Tol Cipali dan untuk diketahui Tol Cipali ini memang dimungkinkan untuk 1 arah karena setelah ini diterima Tol Cikampek dengan jalur yang banyak, jadi dari kecil membesar,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama Menhub meyakinkan masyarakat bahwa ia dan pihak-pihak terkait akan terus berupaya memikirkan solusi terbaik agar arus balik Lebaran ini berjalan dengan baik.

 

Sumber : Biro Komunikasi dan Infromasi Publik Kementerian Perhubungan